Dilaporkan bahwa beberapa politisi menyulut kekerasan di antara elemen-elemen masyarakat, menyusul kisruh pemilu yang mengadu Presiden Laurent Gbagbo sebagai incumbent dan Alassane Ouattara sebagai penantangnya. Padahal pemilu ini diharapkan bisa mengobati luka perang saudara pada 2002-2003 lalu.
"Berdasar sejarah konflik internal Pantai Gading, tindakan seperti ini sangat tidak bertanggung jawab," kata penasihat Francis Deng dan Edward Luck dalam pernyataan PBB yang dilansir Reuters, Jumat (31/12/2010).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Β
Para pemimpin dunia mendesak Gbagbo untuk mundur, karena Ouattara telah memenangkan pemilu pada 28 November lalu, di negara penghasil coklat terbanyak di dunia ini. Sengketa hasil pilpres berbuntut kerusuhan di jalanan.
Dubes Pantai Gading untuk PBB yang ditunjuk Ouattara, Youssoufou Bamba, mengatakan Pantai Gading sudah di ambang pembantaian etnis. "Kami ada di ambang genosida. Sesuatu harus dilakukan," kata Bamba.
Sidang Umum PBB mengakui Ouattara sebagai presiden Pantai Gading yang sah. Diplomat yang ditugasi oleh Ouattara dianggap sah. Namun Gbagbo tidak mau menyerahkan kekuasaannya. Dia yakin ada agenda internasional untuk menyingkirkannya.
Ouattara pun terpaksa berkantor di sebuah hotel di Abidjan dengan dilindungi pasukan keamanan PBB. Sementara 170 orang dikabarkan tewas akibat demonstrasi di jalanan.
(fay/nvt)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini