Demokrat Bantah Program Pemberantasan Mafia Hukum SBY Hanya Kosmetik

Jakarta - Partai Demokrat tak setuju dengan pernyataan Indonesian Corruption Watch (ICW) yang menilai program pemberantasan mafia hukum era Presiden SBY tidak sungguh-sungguh dan hanya sebagai komestik belaka. Partai Demokrat justru mengklaim pihaknya telah melakukan banyak hal penting dalam rangka memerangi
mafia hukum di negeri ini.

"Apa yang dikatakan ICW saya pikir tidak sepenuhnya benar, namun tentu harus dijadikan kritik yang membangun apa yang dikatakan ICW," ujar Ketua DPP Partai Demokrat bidang Antikorupsi, Didi Irawadi Syamsuddin dalam pesan singkat kepada detikcom, Jumat (31/12/2010).

Didi menyatakan, pemerintah dan juga Partai Demokrat telah berupaya keras dalam rangka memerangi mafia hukum. Menurut Didi, upaya keras tersebut antara lain upaya penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) dalam rangka Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Kemudian juga, lanjutnya, pemerintah dan Partai Demokrat sebelumnya telah menominasikan 2 calon Ketua KPK yang bagus, yakni Busyro dan Bambang Widjojanto. Dimana Busyro akhirnya yang terpilih menjadi Ketua KPK.

"Setidaknya Partai Demokrat telah tampil beda di saat sementara beberapa fraksi lain terlihat takut dan khawatir pada penguatan KPK dan PPATK," tutur anggota Komisi III DPR RI ini.

Didi menambahkan, di saat fraksi lain mendesak pembubaran Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, pemerintah dan Partai Demokrat justru bersikeras mempertahankannya. Hal ini, menurut Didi, cukup menunjukkan seberapa keras upaya pemerintah dan Partai Demokrat untuk memberantas mafia hukum.

"Bahkan beberapa fraksi ada yang mendesak untuk membubarkan Satgas Anti Mafia Hukum yang sesungguhnya telah berhasil membuka aib mafia hukum yang sebelumnya tidak terlihat oleh penegak hukum lainnya. Di saat yang sama Partai Demokrat dan pemerintah mempertahankan Satgas," jelas Didi.

"Dan masih sederet hal lain dilakukan Partai Demokrat dan pemerintah dalam rangka perang terhadap mafia hukum," tandasnya.

Sebelumnya, ICW menilai pemerintahan SBY tidak sungguh-sungguh dalam melakukan pemberantasan mafia hukum. Program pemberantasan mafia hukum yang didengungkan dianggap hanya sebuah kosmetik.

"Pemberantasan mafia hukum oleh SBY itu hanya kosmetik. Karena hanya dilakukan di permukaan saja tidak sampai ke akar," ujar peneliti ICW Febri Diansyah saat diskusi 'Refleksi Akhir Tahun' di Galeri Cafe, Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (30/12).

Menurutnya, upaya pemberantasan mafia hukum oleh SBY sebatas pencitraan. Hal ini agar masyarakat melihat pemerintah pro terhadap pemberantasan korupsi yang menjadi musuh bangsa ini.


(nvc/van)