Menagih Laporan Kunjungan Luar Negeri DPR Tahun 2010

Jakarta - Anggota DPR terus menjanjikan keterbukaan laporan kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri. Namun hingga penghujung tahun 2010 DPR belum juga melaporkan hasil kunker mereka ke luar negeri.

"Mengapa sampai akhir tahun belum ada laporan kunker DPR ke luar negeri kepada masyarakat? Belum jelas siapa ke negara mana, apa yang dikunjungi, dan apa manfaatnya," kritik direktur eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Indonesia, Ray Rangkuti, kepada detikcom, Jumat (31/12/2010).

Wajar saja masyarakat menagih janji laporan kunker DPR ke luar negeri. Sebab, beberapa kunjungan ke luar negeri cukup kontroversial.

Sebut saja kunjungan rombongan Badan Kehormatan (BK) DPR yang belajar etika ke Yunani yang diembel-embeli wisata sejarah ke Istana Sultan Turki. Bahkan isu gencar rombongan BK DPR meminta disuguhi tari perut khas Turki. Walaupun mereka mengklarifikasi tarian yang disuguhkan hanyalah tari gadis berbaju kurung saat perpisahan di Yunani.

Masih ada lagi kunjungan Komisi X DPR ke Afrika Selatan, Jepang, dan Korsel yang tak kalah kontroversial. Sebab, Panja UU Pramuka Komisi X DPR berkunjung ke tiga negara hanya untuk mempelajari hal kecil tentang Pramuka. Hasilnya pun terbilang mengecewakan, mereka hanya menyoroti seragam Pramuka dan souvenir yang dibuat oleh Pramuka di tiga negara tersebut.

Oleh karenanya, Ray menuntut keterbukaan DPR kepada publik. Publik perlu tahu apa saja yang dilakukan wakilnya selama berada di luar negeri.

"Ini sangat-sangat mengecewakan, mestinya di akhir tahun mereka melaporkannya ke publik," protesnya.

Ketidakterbukaan DPR terkait kunjungan ke luar negeri ini, menurut Ray, layak dijadikan dorongan penghentian kunjungan ke luar negeri. Dikhawatirkan anggota DPR hanya berjalan-jalan tanpa melaksanakan tugas negara ke luar negeri.

"Sebaiknya DPR moratorium kunjungan ke luar negeri dulu karena terbukti tidak transparan kepada publik," tegasnya.

(van/nvc)