"Posisi (PKS) ada di dalam Setgab. Kita bicara ini karena kita ada di dalam Setgab," kata Wasekjen PKS Mahfudz Siddik usai Refleksi Akhir Tahun Komisi Penyiaran Indonesia Pusat di Gedung Bapeten, Jalan Gadjah Mada, Jakarta Pusat, Kamis (30/12/2010).
PKS tidak ingin Setgab dalam kondisi semacam ini. "Pola koordinasi, komunikasi yang menciptakan ada yang merasa terpinggirkan, ada yang dominasi. Itu kan tidak sehat. Sementara Setgab itu forum bersama," ujar dia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Cuma kita prihatin saja. Ada contoh kasus RUU di DIY kenapa pemerintah dengan Sultan berbeda pendapat, kenapa Setgab dan unsur-unsurnya beda dengan Mendagri. Itu aneh, buat apa ada Setgab kalau begitu. Ini kan masalah pola komunikasi saja," papar dia.
Menurut dia, suara-suara yang disampaikan PKS adalah suara evaluasi kritis setelah Setgab berjalan 1 tahun. Hal ini dikemukakan ke media massa lantaran masukan semacam itu sudah pernah disuarakan di internal Setgab.
"Tetapi, tidak ada respon dan kami justru khawatir kalau kondisi ini dibiarkan terus menerus, Setgab tidak satu suara bahkan kemudian perbedaan-perbedaan itu mencuat di publik lalu ke media, maka orang melihat apa artinya Setgab dan apa artinya koalisi. Ini bisa mengganggu kinerja pemerintah," kata Mahfudz.
(aan/fay)











































