Publik Diminta Dilibatkan dalam Pemilihan Ketua KY

Jakarta - Pemilihan Ketua Komisi Yudisial (KY) diharapkan dilakukan terbuka dan melibatkan masyarakat, dengan bebas memberi masukan kepada ketua terpilih. Pemilihan yang dilakukan terbuka ini dinilai bisa meminimalisir deal-deal politik.

"Buatlah proses pemilihan ini secara terbuka. Perlu ada pelibatan masyarakat, dalam bentuk memberi masukan kepada calon ketua KY," ujar Pengacara dari LBH Masyarakat, Taufik Basari.

Hal ini dikatakan Taufik dalam konferensi pers usai dialog bertema 'Selamatkan KY, hindari 'Pembusukan' Dari Dalam, dan Pengkooptasian oleh Kepentingan Pragmatis Elit Politik Melalui Pemilihan Ketua KY 2010' di Restoran Bumbu Desa, Jl Cikini Raya, Jakarta, Minggu (26/12/2010).

Taufik mengatakan, KY harus dipimpin oleh orang yang tepat. Dalam artian, ketua KY harus menghindari deal-deal politik dengan partai politik tertentu. Karena jika hal ini dilakukan, maka akan mengarah pada kehancuran lembaga KY.

"Jangan sampai KY dipimpin oleh orang yang tidak tepat. Berkembang isu adanya deal-deal politik, kalau itu terus dilakukan, dan KY ikut tersandera, maka kita akan mengarah pada kehancuran KY. Harus dilakukan dan dilibatkan publik untuk proses pemilihan ketua," terang Taufik.

Hal yang sama dikatakan oleh Ketua Pukat UGM, Zainal Arifin Mochtar. Menurutnya, deal politik dalam pemilihan ketua KY harus dilawan.

"Itu harus dilawan. Semua orang harus tahu, orang yang pernah dilaporKan, yang punya conflict of interest, masa dicalonkan," tuturnya.

Zainal juga berharap ketua KY yang terpilih nanti tidak punya afiliasi politik tertentu, serta kemungkinannya untuk melakukan nepotisme rendah.

"Harapan pemilihan KY sebagai berikut, satu, jangan memilih yang punya conflict of interest, kedua, orang yang mungkin aspek politiknya rendah, ketiga, nepotisme rendah," jelasnya.

(gun/ndr)