Mereka khawatir, material pasir akan cepat habis dan menghilangkan mata pencaharian mereka yang rata-rata merupakan penduduk di sekitar lereng Merapi. Fakta itu terungkap saat sekitar 50 penambang pasir Merapi dari Forum Rakyat Pekerja dan Penambang Pasir Merapi (FRP3M), mengadu ke DPRD Kabupaten Magelang, Kamis (23/12/2010).
Fahrodin, salah seorang penambang mengungkapkan, di sepanjang Sungai Putih saat ini terdapat lima alat berat. "Mereka mengeruk pasir dengan dalih normalisasi sungai, tetapi mengapa pasirnya dimasukkan ke truk dan dijual? Kalau seperti itu namanya menambang," tegas Fahrodin.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sekjen LSM Gemasika, Ichsani menambahkan ada praktek pungutan liar retribusi penambangan dari oknum yang mengatasnamakan pemerintah desa dan kecamatan. Ichsani menunjukkan selembar karcis sebuah organisasi di kawasan Merapi dengan nominal pungutan antara Rp 100.000-120.000 per truk. Padahal pungutan itu menjadi wewenang Pemkab Magelang.
"Perlu payung hukum dalam penambangan agar penambang tidak menjadi obyek pemerasan aparat," tegas Ichsani.
Kasubag Peraturan Perundang-Undangan Bagian Hukum Pemkab Magelang, Nur Pudjining Diahati menegaskan, saat ini Peraturan Bupati (Perbup) tentang penambangan ini masih dalam pembahasan. Sementara Wakil Ketua DPRD Magelang, M Achadi meminta Perbup tersebut dikomunikasikan terlebih dahulu.
"Tujuannya, agar hasilnya nanti tidak menimbulkan masalah baru," tegas Achadi.
Merapi Tetap Siaga
Dalam kesempatan terpisah, Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Surono, menyatakan erupsi atau letusan Gunung Merapi masih bisa terjadi. Maka, status siaga sampai saat ini masih dipertahankan dan belum diturunkan menjadi waspada.
"Selain letusan vertikal kemungkinan masih bisa terjadi lagi letusan, karena masih adanya aktifitas pergerakan magma di dalam gunung. Kegempaan vulkanik memang sudah tidak terjadi, tapi gempa multifase masih banyak terjadi. Karena itu terkait dengan kondisi gunung ini tetap harus hati-hati,"Β tegas Surono dalam acara diskusi di Hotel Manohara, Kompleks Taman Wisata Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah.
Surono mengaku pihak PVMBG memang selalu serba salah terkait penetapan satus kegunungapian Merapi. "Masih menetapkan status siaga kami dikritik, tapi kalau nanti menurunkan status dan terjadi apa-apa, kami akan disalahkan. Tapi kami memilih, tetap memberlakukan siaga meskipun ada yang mengkritik," tegas Surono.
(fay/fay)











































