Panglima TNI: Setoran dari Freeport Bisa Saja Terjadi

Jakarta - Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono menjamin tidak akan ada lagi setoran uang keamanan kepada TNI dari perusahaan tambang PT Freeport seperti dilansir WikiLeaks. TNI sudah melakukan perbaikan di semua bidang termasuk soal pembiayaan.

"Sekarang kan sudah dibenahi agar enggak lagi terjadi tumpang tindih dalam hal pembiayaan," kata Agus di Jakarta, Kamis (23/12/2010).

Namun dia mengaku belum membaca soal data WikiLeaks yang baru saja dirilis. "Kalau buat periode beberapa tahun lalu, ya bisa saja itu terjadi," imbuhnya.

Dia menjelaskan, saat ini belum bisa diberikan penjelasan karena harus membuka lagi data lama. Namun, memang berdasarkan data itu, dahulu pada 2001 TNI masih dilibatkan.

"Berapa kekuatan yang dikerahkan ke sana. Pandangan saya, dulu mungkin sisi keamanan belum terjamin betul. Sehingga pengerahan pasukan harus lebih besar. Tapi sekarang semuanya lebih tertib. Polisi yang tangani masalah keamanan di sana," tutupnya.

Diketahui gelontoran kawat diplomatik Kedubes AS Jakarta, dari berbagai tahun menunjukkan kalau PT Freeport mengaku menyetor uang ke pihak TNI dan Polri untuk mengamankan bisnis mereka di Papua.

Seperti dilansir Sydney Morning Herald, Kamis (23/12), diungkapkan betapa Kedubes AS Jakarta sangat memperhatikan kepentingan PT Freeport. Dalam sejumlah kawat diplomatik, terungkap kalau Freeport sering berkeluh kesah ke Kedubes AS Jakarta.

Pada Maret 2006, manajer senior dari perusahaan tambang itu mengadu, "Korupsi merajalela di pejabat kabupaten dan provinsi, membuat kecewa masyarakat Papua."

Freeport mengatakan rakyat Papua sedikit menerima keuntungan dari pajak dan royalti yang dibayar Freeport ke Pemprov sesuai dengan UU Otonomi Khusus. "Korupsi merusak citra Freeport di mata orang Papua juga," kata orang tersebut.
(ndr/anw)