Setgab Dinilai Jadi Hambatan Komunikasi Partai Koalisi

Jakarta - Keberadaan Setgab koalisi perlu ditinjau ulang. Sebabnya, keberadaan Setgab yang fungsi awalnya untuk memperlancar komunikasi antar partai koalisi, justru kini menghambat komunikasi.

"Setgab malah jadi persoalan baru. Bukannya mempermudah tapi malah menghambat komunikasi," ujar pengamat politik Indobarometer, M Qodari kepada detikcom, Kamis (23/12/2010).

Qodari menjelaskan, dulu pada periode awal pemerintahan SBY, tidak ada masalah komunikasi yang timbul. Namun setelah ada Setgab, justru gesekan antar parpol sering terjadi. Hal ini diakibatkan dominannya Partai Golkar dan Partai Demokrat dalam Setgab, sehingga partai-partai lain merasa tidak dilibatkan.

"Sebenarnya kan untuk berkomunikasi antar parpol bisa dilakukan di fraksi. Antar kebijakan pemerintah ada rapat kabinet, jadi malah campur aduk ada Setgab," tambah dia.

Mengenai sikap PKS yang merasa gerah, Qodari menjelaskan PKS harus menentukan sikap apakah tidak betah di Setgab atau tidak betah di koalisi. Jika hanya tidak betah di Setgab, tidak perlu keluar dari kabinet atau koalisi, cukup keluar saja dari Setgab.

"Jadi perlu berpikir jernih dan memisahkan dua masalah ini. Tidak betah di Setgab atau di koalisi," tutup dia.

Selasa lalu Wasekjen PPP, M Romahurmuzy mengeluhkan pola komunikasi dalam Setgab Koalisi. Di mana sepanjang tahun 2010 banyak diwarnai ketertutupan dan ketidakjujuran. Ada beberapa keputusan penting diputuskan secara bilateral antara Golkar dan PD, bukan secara multilateral dalam forum Setgab.

Dia menyayangkan banyak keputusan Setgab yang menjadi berbeda saat diterapkan di parlemen. Pada saat lain yang terjadi malah sebaliknya, keputusan partai koalisi yang kebetulan sama lantas diklaim sebagai keputusan Setgab.

Wasekjen PKS, Mahfudz Siddik, juga kecewa terhadap praktik dalam Setgab yang dinilai didominasi oleh Golkar-Demokrat. Dia curiga duet partai besar itu sengaja meminggirkan peran partai-partai tengah yang tergabung dalam Setgab untuk kepentingan pengajuan pasangan capres-cawapres di 2014.

(rdf/vit)