Satgas Harus Dorong Adanya SOP di Lembaga Penegak Hukum

Jakarta - Ketua Komisi III Benny K Harman meminta supaya satgas pemberantasan mafia hukum mendorong dibuatnya Standard Operating Procedure (SOP) bagi setiap lembaga penegak hukum. SOP itu juga harus diketahui oleh publik.

"SOP ini harus dibuka kepada publik, dengan SOP dibuka publik akan merasakan kepastian penanganan kasus instansi penegak hukum," kata Benny dalam diskusi evaluasi satgas di Istana Bogor, Rabu (22/12/2010).

Menurut Benny, SOP itu mutlak dilakukan. Contohnya, jika sudah ada SOP seseorang bakal langsung ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka, orang tersebut tidak akan macam-macam lagi.

"Sehingga dia tidak diberi peluang untuk melakukan perlawanan," lanjut Benny.

Benny juga merasakan selama ini ada kesan negatif terhadap kinerja satgas. Lembaga ini, menurut Benny sering terlihat tidak jelas pekerjaannya.

"Yang jadi masalah di mata publik, kerja satgas tidak jelas. Karena itu untuk tidak menimbulkan kesan tidak jelas dan ada benturan kesan mengambil alih wewenang lembaga penegak hukum," jelasnya.

Menurut Benny kerja satgas perlu diawasi. Karena menurut politisi Partai Demokrat ini banyak kritik yang mengatakan apa yang selama ini dilakukan Satgas yang selalu memublikasikan laporan yang masuk.

"Harus dilakukan pengawasan. Sejauh mana kemajuan yang diperoleh oleh satgas. Kerjsa satgas adalah kerja diam-diam. Tidak langsung diumumkan. Menurut saya jangan sedikit-sedikit muncul di televisi," tandasnya.

(mok/gun)