Batas PT Dipatok Tinggi, Parpol Baru Sungkan Ikut Pemilu

Jakarta - Kenaikan parliamentary threshold (PT) atau ambang batas parlemen diwacanakan untuk naik. Jika kenaikannya sangat tinggi alias melangit, hal itu akan membuat partai politik baru kurang antusias mengikuti pemilu.

"Kalau terlalu tinggi, menjadi disinsentif bagi partai baru untuk ikut dalam pemilu. Karena sekeras apapun usaha mereka, menyulitkan kans partai baru untuk melampaui PT," ujar pengamat politik dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanuddin Muhtadi dalam perbincangan dengan detikcom, Rabu (22/12/2010).

Sebab untuk mendirikan parpol tentunya butuh dana besar. Jika keterwakilan mereka di parlemen terganjal akibat melangitnya PT, tentu mematahkan semangat partai baru.

Burhanuddin pribadi setuju dengan peningkatan PT, asalkan tidak memberangus kesempatan partai menengah untuk duduk di DPR. Melihat konstelasi di parlemen, PDIP dan Golkar relatif setuju jika PT dipatok 5 persen ke atas. Bahkan Golkar berani mengusulkan 7,5 persen.

Sedangkan Demokrat menilai kenaikan menjadi 4 persen merupakan angka yang moderat. Beberapa parpol yang lain menginginkan PT 2,5 persen alias tidak ada peningkatan. Kalau toh dilakukan peningkatan maka maksimal naik menjadi 3 persen. Aktornya di sini antara lain Gerindra, Hanura, PPP, PKB dan PAN.

"Yang menentukan Demokrat. Kalau Demokrat mendukung PDIP dan Golkar yang mana akan ada peningkatan minimal 5 persen. Sedangkan kalau dukung partai menengah maka yang memenangkan pertarungan alot ya yang setuju PT 2,5 persen," tutur pria berkacamata ini.

Menurut dia, masing-masing parpol memiliki motif beda dalam mengusulkan angka PT. Yang ngotot 2,5 persen dinilainya tidak yakin akan lolos jika angka PT naik jadi 5 persen. Kenaikan PT dengan kisaran minimal 5 persen berarti kiamat untuk partai menengah.

"Sementara partai besar seperti Golkar dan PDIP ada hidden agenda. Golkar dan PDIP sering disibukkan oleh perpecahan partai," sambung Burhanuddin.

Ditambahkannya, berkurangnya suara Golkar dan PDIP di Pemili 2009 lebih didorong karena adanya perpecahan partai yang bisa dibilang akut. Jika PT dinaikkan 5 persen lebih maka kedua partai ini bisa mengintimidasi faksi pecahannya untuk merapat ke induk semang.

"Kalau saya pribadi, yang penting harmonisasi sistem presidensial dengan multi partai yang sederhana," ucap Burhanuddin.

PT wajib dinaikkan tetapi jangan sampai terlalu tinggi karena akan membuat persentasi politik terganggu. Burhanuddin menilai, bila PT dinaikkan menjadi 5 persen maka setidaknya ada 6 hingga 7 partai yang lolos. Jumlah itu ideal untuk menyeimbangkan presidensial dan mutipartai.

"Kalau angka PT-nya 7,5 persen maka yang lolos hanya Demokrat, Golkar, PDIP dan PKs," tutup Burhanuddin.

(vit/fay)