.webp)
"Dibutuhkan keberanian SBY dalam hal ini (perombakan total), karena pengelolaan anggaran di 2011 belum terlepas dari penyakit kronis kosmetik politik menuju 2014," ujar Ketua Dewan Nasional FITRA, Diah Raharjo dalam diskusi Catatan Akhir Tahun Anggaran 2010 di Restoran Bumbu Desa, Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Selasa (21/12/2010).
Diah mengungkapkan, permasalahan yang sama dalam pengelolaan anggaran tiap tahunnya selalu terulang. Mulai dari pemborosan dan kebocoran anggaran, pemanfaatan anggaran untuk komoditas politik, dan penyerapan anggaran yang lamban.
"Permasalahan yang sama terus terulang, pemborosan anggaran, anggaran sebagai komoditas kepentingan elit, penyerapan lamban, dan kebocoran anggaran," beber Diah.
Diah juga mengkritisi proyeksi arah kebijakan pemerintah yang kerap hanya di jargon saja. Misalnya, pada tahun 2011 nanti, pemerintah menetapkan arah kebijakan anggaran untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan didukung tata kelola dan sinergi pusat daerah. Arah kebijakan ini dinilai tidak jauh berbeda dengan proyeksi pemerintah di tahun 2010 lalu. Namun pada kenyataannya, hal itu tidak terwujud.
"Maka itu kita harap apa yang disampaikan sesuai fakta, karena terbukti untuk tahun 2010 semua jauh dari harapan. Meskipun pemerintah selalu mengklaim adanya peningkatan belanja modal," sindirnya.
Menurut Diah, agar pengelolaan APBN 2011 berjalan efektif, pemerintah musti melakuan sejumlah langkah, salah satunya mengkaji ulang desain reformasi birokrasi berupa pemberian
remunerasi.
"Karena ternyata pemberian remunerasi tidak efektif memperbaiki kinerja dan mengurangi korupsi. Sudah sepantasnya pemerintah menghentikan remunerasi dan mengkaji arah reformasi birokrasi yang lebih efisien dan kaya struktur," usul Diah.
Komitmen Presiden SBY yang berharap setiap instansi negara menghemat anggaran hendaknya juga tidak sebatas retorika belaka. Kementerian keuangan sebagai pejabat pengelolaan keuangan diharapkan lebih selektif dalam mengelola usulan anggaran yang diajukan tiap kementerian/lembaga.
"Hendaknya komitmen itu disesuaikan pada faktanya," ucapnya.
Kementerian juga diminta lebih transparan dalam mengelola anggaran. Terlebih lagi untuk anggaran yang berkaitan dengan kesejahteraan.
"Lebih baik reformasinya seperti ini daripada remunerasi. Terlebih untuk anggaran kesejahteraan karena ini langsung berkontribusi pada penanggulangan kemiskinan," lanjut Diah.
DPR sebagai lembaga pengawasan, diharapkan jangan terjebak dengan usulan-usulan yang diajukan pemerintah.
"DPR harus mengkritisi anggaran yang diajukan pemerintah yang dinilai tidak sesuai. DPR harus membuka Rencana Anggarannya sebelum ditetapkan untuk mendapatkan masukan publik dan memangkas belanja yang sifatnya pemborosan," tandas Diah.
(lia/gun)
