KPK Didesak Ambil Alih Kasus Korupsi Dana BOS

Jakarta - Koalisi Anti Korupsi Pendidikan (KAKP) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil alih kasus dugaan korupsi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) di enam sekolah. Kasus itu selama ini ditangani oleh Kejati DKI Jakarta.

"Kami berharap KPK mengambil alih penyidikannya, atau barangkali KPK bisa memberikan penuntutannya kepada Kejati," ujar Peneliti Senior Indonesia Coruption Watch (ICW), Febri Hendri, yang tergabung dalam KAKP di Kantor KPK, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (21/12/2010).

Febri mengatakan, dugaan korupsi dana BOS dan BOP itu berjumlah Rp 5,7 miliar di enam sekolah wilayah Provinsi DKI Jakarta.

"Namanya-namanya, SMP 95, SMP 84, SMP 30, SMP 28, SDN 12 Rawamangun, dan juga SMP 190," ungkap pria berkaca mata ini.

Khusus untuk SDN 12 Rawamangun, terang Febri, ada dugaan kerugian negara sebesar Rp 4,5 miliar, di mana saat ini kasusnya sedang ditangani oleh Kejati DKI. Namun pihaknya melihat perkembangan kasus di Kejati DKI tidak berlangsung dengan baik.

"Kami sudah berulangkali ke Kejati DKI dan kami melihat perkembangan kinerja di Kejati itu kurang baik karena ada beberapa masalah. Dengan itu kami melaporkan Kejati DKI dan tim penyidiknya ke KPK dan meminta KPK melakukan supervisi atas penanganan kasus tersebut di Kejati," katanya.

Febri berharap, KPK di bawah kepemimpinan Busyro Muqoddas dapat memenuhi target penindakan kasus korupsi. Busyro memprioritaskan pemberantasan korupsi di bidang pendidikan, kesehatan, kehutanan dan pertambangan.

Dalam kedatangannya ke KPK, rombongan KAKP juga membawa buku pelajaran yang sudah robek serta mainan tikus. "Ini simbol bahwa sektor pendidikan Indonesia sudah digerogoti oleh korupsi," ujar salah seorang anggota KAKP yang menolak disebutkan namanya.

(fjr/nik)