Makhfud Dipecat, Andi Asrun Sebut Ketua MK Overacting

Jakarta - Pengacara Panitera Pengganti Makhfud, Andi Asrun, menilai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD tidak etis. Andi merasa heran mengapa Mahfud sudah mengumumkan pemberhentian Makhfud sebagai PNS, padahal kopi pemberhentianya belum diterima.

"Saya menilai Ketua MK ini tidak etis, belum terima kopi pemberhentian kok sudah diumumkan ke publik. Itu overacting!" kata Andi saat berbincang dengan detikcom, Selasa (21/12/2010).

Andi pun berharap bisa secepatnya bisa bertemu dengan Mahfud. Andi berharap akan ada solusi agar Makhfud tidak diberhentikan dari pegawai negeri sipil (PNS). "Saya mau ke MK lagi besok, sekarang orangnya tidak ada," katanya.

Menurut Andi, sanksi untuk Makhfud terlalu berat. Selama ini, pria kelahiran 1974 itu telah bersikap kooperatif saat menjalani pemeriksaan. Makhfud juga telah berterus terang mengenai kesalahannya.

"Dia sudah mengaku dan dia bukan mata rantai utama," kata Andi.

MK memberhentikan Makhfud setelah terbukti menerima uang dari calon Bupati Bengkulu Seltan Dirwan Mahmud. Pria kelahiran 1974 itu tidak akan mendapatkan hak pensiun karena masa kerjanya belum cukup. Makhfud yang diangkat sebagai PNS pada 2004 itu hanya mendapatkan tunjangan hari tua.

Nama Makhfud disebut oleh tim investigasi MK yang dipimpin oleh Refly Harun. Makhfud disebut telah menerima uang Rp 35 juta dari Dirwan serta sertifikat rumah. Makhfud menegaskan, uang dan sertifikat itu telah dikembalikan. (ken/nrl)