PPP: Setgab Koalisi Tak Efektif

PPP: Setgab Koalisi Tak Efektif

- detikNews
Selasa, 21 Des 2010 11:03 WIB
PPP: Setgab Koalisi Tak Efektif
Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terus mengeluhkan pola dalam Setgab Koalisi. Ketidakjujuran, agenda tersembunyi dan dominasi Golkar-PD mengaburkan fungsi Setgab sebagai sarana penyatuan pandangan partai koalisi.

"Pola komunikasi di Setgab sepanjang tahun 2010 banyak diwarnai ketertutupan dan ketidakjujuran. Ada beberapa keputusan penting diputuskan secara bilateral antara Golkar dan PD, bukan secara multilateral dalam forum Setgab," keluh Wasekjen PPP, M Romahurmuzy, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (21/12/2010).

Romi menuturkan, banyak keputusan Setgab yang menjadi berbeda saat diterapkan di parlemen. Pada saat lain yang terjadi malah sebaliknya, keputusan partai kolaisi yang kebetulan sama lantas diklaim sebagai keputusan Setgab.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Banyak keputusan yang seolah bulat di Setgab, namun ternyata di Senayan berbalik 180 derajat dengan apa yang diputuskan. Sebaliknya, ketika tidak ada kebulatan sikap di Setgab, misalnya soal RUUK DIY, diklaim seolah sudah ada kebulatan sikap tentang hal tersebut di Setgab," papar Romi.

Romi berharap pola komunikasi antar anggota Setgab harus mengedepankan kejujuran dan keterbukaan. Sebab Setgab bukan sarana untuk mengakuisisi parpol lain.

"Setgab hanyalah forum komunikasi, bukan forum akuisisi, asimilasi, atau bahkan fusi. Karenanya "agree in disagreement" atau "sepakat untuk tidak sepakat" bukanlah hal tabu dalam keputusan-keputusan Setgab, dan ini harus dihormati oleh seluruh anggota Setgab," imbau Romi.

Prinsipnya menurut dia, Setgab adalah instrumen politik non-formal. Jika tidak ada komitmen untuk memperbaiki hubungan di internal Setgab, Romi menilai, tak ada alasan melanjutkan Setgab setelah pemilu 2014.

"Keberlanjutan Setgab sampai dengan 2014 harus dipertahankan dengan perbaikan pola komunikasi yang tadi disebutkan, untuk mengawal jalannya kebijakan pemerintah dalam mempercepat peningkatan kesejahteraan. Namun membicarakan keberlanjutannya pasca 2014, masih terlalu sulit. Karena konstelasi politik pasca pemilu 2014 masih sangat cair untuk dipastikan hari ini," tandasnya.

(van/lh)


Berita Terkait