.webp)
"Terkait WikiLeaks, kita tidak bisa mengakui keaslian dokumen-dokumen itu," kata Penjabat Atase Pers Kedubes AS Corrina Sanders, dalam email kepada detikcom, Senin (20/12/2010).
Sanders pun membantah ada deal-deal khusus sebelum kedatangan Obama. Obama datang atas undangan pemerintah Indonesia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Untuk itu, dia membantah pemberitaan media Australia yang menyebutkan kalau pelatihan Kopassus adalah prasyarat kunjungan Presiden Obama. "Pelibatan kembali dengan Kopassus bukanlah kondisi untuk kunjungan Presiden Obama," kata Sanders.
Sanders menjelaskan aturan hukum AS memungkinkan kerjasama dengan Kopassus dilanjutkan. Selain itu pembangunan demokrasi di Indonesia juga menjadi kondisi yang mendukung.
"Keputusan untuk melanjutkan kerjasama keamanan terbatas dengan Kopassus ada dalam batasan aturan hukum AS dan berdasarkan perubahan demokratis di Indonesia dan reformasi di dalam Kopassus," pungkasnya.
Sebelumnya dalam dokumen WikiLeaks, dirinci keprihatinan AS untuk melanjutkan kerjasama dengan Kopassus. Dalam kabel Oktober 2007, Kedubes AS menyampaikan pada Washington bahwa Indonesia tidak mengadili pelanggaran-pelanggaran HAM di masa lalu secara konsisten.
Tahun lalu, atau sekitar enam bulan sebelum AS mencabut larangan pelatihan Kopassus, seorang pejabat senior AS, Bill Burns mengatakan, keterlibatan dengan Kopassus tetap merupakan isu yang rumit dan kompleks. Terlebih lagi karena masih banyak pihak di Washington, termasuk di Kongres AS yang punya keprihatinan serius soal akuntabilitas atas tindakan-tindakan Kopassus di masa lalu.
Pemerintah AS memberlakukan larangan pelatihan Kopassus sejak tahun 1999 lalu. Larangan itu diberlakukan terkait buruknya catatan HAM Kopassus. Kopassus dianggap bertanggung jawab atas kasus-kasus pembunuhan dan penyiksaan warga sipil selama konflik di Aceh dan Timor Timur.
(fay/vit)
