Pemerintah Jangan Apriori Soal WikiLeaks

Jakarta - Pemerintah selalu berkelit atas sejumlah kawat diplomatik AS soal Indonesia, yang dibocorkan WikiLeaks. Pemerintah diminta jangan apriori, namun menjelaskan jika ada yang tidak valid dari dokumen itu.

"Harus dijelaskan yang tidak valid itu dari sisi mananya, jangan apriori," kata anggota Dewan Pers, Agus Sudibyo, di Gedung Dewan Pers, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (17/12/2010).

Menurut Agus, pemerintah tidak cukup hanya memberikan pernyataan kalau meragukan WikiLeaks. Pemerintah juga bisa menanyakan mana dokumen aslinya.

"Kan tidak cukup hanya memberikan pernyataan bahwa dokumen itu diragukan," jelas Agus.

Atas dokumen-dokumen yang dirilis, kata Agus, pemerintah tidak perlu sampai membuat rilis. Namun, pemerintah bisa menyebutkan aspek mana saja dari kawat Kedubes AS yang diragukan kebenarannya terkait rahasia negara Indonesia.

"Kalau memang rahasia negara, diperinci saja aspek-aspek mana yang diragukan kebenarannya," tutup Agus.

WikiLeaks sejauh ini telah merilis sejumlah kawat diplomatik AS terkait Indonesia. Misalnya saja ada soal rencana China terhadap Indonesia, diplomat Indonesia di PBB yang dimata-matai AS, serta Jamaah Islamiyah dan jaringan teror yang kian lemah. Yang terbaru adalah lobi-lobi Indonesia untuk melanjutkan pelatihan Kopassus.

Atas sejumlah kawat ini, pemerintah lebih banyak berkelit. Menhan Purnomo Yusgiantoro enggan menjawab soal rencana China dan AS menekan TNI agar direformasi. Menko Kesra Agung Laksono curiga kalau kawat dari China hanya untuk mengganggu hubungan dengan Indonesia.

Polri pun enggan berkomentar soal JI. Sedangkan Istana mengatakan sejauh ini tidak terganggu WikiLeaks, namun terus memantau perkembangannya.

(fay/nwk)