Pram: Isu Yogyakarta Sudah Bergeser ke Pemilu 2014

Jakarta - Isu tentang RUU Keistimewaan (RUUK) DIY sudah terlalu meluas. Banyak komentar yang terlontar dari pihak-pihak tak berkepentingan. Bahkan mulai bergeser ke kalkulasi pemilu 2014.

"Tidak lagi murni soal gubernur atau wagub. Tapi sudah termasuk kalkulasi 2014. Menjadi lebih rumit," kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/12/2010).

Menurut Pram, persoalan Yogyakarta tidak murni lagi membahas keistimewaan. Oleh sebab itu, komentar tentang RUUK DIY sebaiknya tidak diperpanjang sebelum drafnya dikirim ke DPR.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Politisi PDIP ini juga kembali mendesak pemerintah agar segera mengirim draf RUU tersebut ke DPR. Jangan menghabiskan energi untuk membahas produk yang belum dibaca utuh oleh Dewan.

"Tentunya sosialisasi pemerintah juga berlebihan. Sesuai kata Pak JK (Jusuf Kalla), lebih cepat lebih baik. Nanti saja polemiknya kalau sudah di DPR," tegasnya.

Pemerintah juga diimbau agar tidak terlalu berlebihan menanggapi isu Yogyakarta. Sebab, hal ini bisa memancing daerah-daerah lain yang memiliki kesultanan untuk meminta keistimewaan yang sama.

"Padahal kan sejarahnya beda dengan Yogyakarta," tutupnya.

Karena Surakarta memiliki Kasunanan dan pernah memiliki status istimewa, pada Selasa (14/12) kemarin, puluhan orang dari Komunitas Masyarakat Pendukung (KMP) Daerah Istimewa Surakarta (DIS) menggelar aksi menuntut agar Surakarta kembali menjadi Daerah Istimewa Surakarta (DIS) seperti pada tahun 1945. Mereka juga mendukung keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Aksi ini diprakarsai para abdi dalem Kasunanan yang berasal dari wilayah Klaten, Sukoharjo, Boyolali, Karanganyar, Sragen dan Wonogiri. Alasannya saat Indonesia merdeka, kerajaan di Yogyakarta dan Surakarta menyatakan diri bergabung kepada Republik Indonesia.

Hal itu dilakukan oleh Ingkang Sinuhun Susuhunan Paku Buwono XII. Pemerintah Indonesia waktu itu kemudian mengakuinya seperti yang tercantum dalam maklumat 1 September 1945 yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno. (mad/vit)