.webp)
intervensi Mahkamah Agung (MA). Karena itu, idealnya pimpinan KY bukan berasal dari unsur hakim, karena akan berpengaruh pada independensi KY ke depan.
"Idealnya memang bukan dari mantan hakim. Karena bagaimanapun, semangat korp
pasti kuat sehingga semangat untuk melindungi korpnya juga kuat ketika ada hakim
yang diduga melakukan pelanggaran kode etik," ujar anggota Komisi III
DPR dari FPAN Yahdil Abdi Harahap yang dihubungi wartawan di Jakarta, Selasa (14/12).
Menurut Yadhil, siapa pun Ketua KY terpilih akan sangat menentukan bagaimana lembaga ini nantinya. Untuk itu, dimbau agar komisioner KY terpilih benar-benar bijak dan menjadikan kepentingan KY ke depan sebagai pertimbangan utama dalam melakukan pemilihan nanti.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
setidaknya bisa mengimbau bahwa kalau mau ideal maka harusnya bukan dari unsur
hakim," jelasnya.
Walaupun nanti yang akan terpilih kembali adalah berasal dari unsur hakim, maka
DPR akan melakukan pengawasan secara intensif terhadap kinerja KY. Bahkan, jika
dalam perjalanannya terbukti tidak independen, maka DPR bisa saja merekomendasikan pergantian ketua. DPR juga akan dibahas bagaimana pemilihan Ketua KY sama dengan pemilihan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui
pembahasan dalam revisi UU KY.
Untuk diketahui, dalam pemilihan Ketua KY periode 2010-2015, Komisi III DPR
telah memilih 7 anggota KY. Mereka itu adalah, Eman Suparman yang merupakan
pengajar di Universitas Padjajaran Bandung (UNPAD), Abbas Said yang menjabat
Hakim Agung, mantan anggota DPR dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Imam
Anshari Saleh, mantan staf ahli Mahkamah Konstitusi (MK) Taufiqurrahman Syahuti,
dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Suparman Marzuki, Jaja
Ahmad Jayus dan dosen Universitas Muslim Indonesia (UMI)Ibrahim.
(zal/did)
