Kemenhub Kaji Kuningkan Angkutan Barang Berplat Hitam

Kemenhub Kaji Kuningkan Angkutan Barang Berplat Hitam

- detikNews
Selasa, 14 Des 2010 18:38 WIB
Jakarta - Angkutan barang bersifat publik yang memiliki pelat hitam tengah dikaji untuk  dikuningkan. Ini dilakukan sebagai antisipasi pembatasan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) berjenis premium bagi kendaraan plat hitam.

"Saya pikir memang dalam pembahasan di DPR akan ada rekomendasi-rekomendasi," kata Menhub Freddy Numberi dalam jumpa pers di Kemenhub, JlMedan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (14/12/2010).

Terkait kriteria maupun mekanisme perubahan plat hitam menjadi plat kuning tersebut akan menjadi kajian bersama beberapa instansi terkait. "Nanti akan diatur," ucap Freddy.

Sementara itu, Wakil Menteri Perhubungan, Bambang Susantono, berharap pada Januari 2011 mendatang, kriteria dan mekanisme angkutan barang berplat hitam akan berganti menjadi plat kuning sudah ditetapkan. Dengan plat kuning, maka angkutan barang yang bersifat publik diharapkan bisa mendapatkan subsidi BBM.

Seperti diketahui, pada Senin (13/12) malam Komisi VII DPR bersama 3 menteri bidang ekonomi memutuskan pembatasan konsumsi BBM subsidi mulai kuartal I-2011, atau mundur 3 bulan dari target semula di Januari 2011. Pada akhir Maret 2011 mobil plat hitam tak lagi bisa menikmati BBM bersubsidi.

"Komisi VII DPR memutuskan implementasi kebijakan pengendalian BBM subsidi dilakukan pada akhir kuartal I-2011. Namun setelah pemerintah melakukan kajian yang harus disetujui Komisi VII terlebih dahulu," papar Ketua Komisi VII Teuku Riefky Harsa dalam rapat dengan Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Keuangan Agus Martowardojo, dan Menteri ESDM Darwin Z. Saleh di Gedung DPR, Senayan, tadi malam.

Namun, beberapa fraksi memberikan catatan kepada pemerintah terhadap kebijakan tersebut. Fraksi PPP meminta pemerintah untuk melakukan kesiapan infrstruktur dan sosialisasi yang gencar kepada masyarakat. Serta harus ada antisipasi potensi manupulasi pasar gelap BBM subsidi dengan adanya kebijakan ini.

Pemerintah juga diminta untuk memberikan kepada angkutan plat hitam untuk bermutasi ke plat kuning.

Fraksi Partai Golkar meminta pemerintah untuk melakukan kajian terlebih dahulu dengan pertimbangan independen sebelum pelaksanaan pembatasan BBM dilakukan.

Dengan adanya keputusan ini, pada akhir kuartal I-2010, pembatasan BBM subsidi akan dilakukan di Jabodetabek terlebih dahulu karena infrastrukturnya paling siap.

(vit/lrn)


Berita Terkait