Hakim Sindir Budaya Polisi yang Masih Terapkan Sistem Militer

Jakarta - Hakim Haswandi menyindir perwira menengah kepolisian yang masih menerapkan sistem militer. Sindiran itu muncul karena salah satu saksi polisi yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) tidak mau mempertanyakan kebijakan atasan yang berada satu level lebih tinggi yakni Komisaris Besar.

"Apakah tidak berani nanya Kombes? Apakah polisi sudah PNS atau masih militer? Apakah sistem berlaku sistem komando atau bagaimana? Kok takut bertanya kepada yang lebih tinggi. Kita sudah jadi masyarakat madani, kenapa takut bertanya? Kok takut bertanya?" ucap Haswandi panjang lebar ke salah satu saksi, mantan Kapolresta Tasikmalaya AKBP Suntana, di PN Jakarta Selatan, Jl Ampera Raya, Jakarta, Selasa (14/12/2010).

Mendapat sindiran itu, AKBP Suntana hanya diam.

Sindiran itu bermula saat Polda Jawa Barat memberikan bantuan pengamanan Pilkada Jabar 2008. Saat itu, menurut dakwaan jaksa, dana tiap Polres/Polwil dipotong oleh Polda termasuk untuk Polresta Tasikmalaya. Jumlah total potongan se-Jabar mencapai Rp 8 miliar.

Mendapat potongan tersebut, saksi tidak berani bertanya ke Polda Jabar. Melainkan bertanya ke sesama Kapolres/Kapolwil. Mendapati jawaban yang sama, yakni dana dipotong, para perwira menengah itu
tidak protes ke pimpinan.

"Kenapa tidak menayakan? Pemotongan antar Polres tidak sama, kuitansi yang diterima tidak sama. Kenapa bapak-bapak bisa tumpul? Kami tidak bisa jawab, kami bukan paranormal. Kecuali kami mendatangkan Uya Kuya
di sini," seloroh Haswandi.

Agenda sidang Susno hari ini mendengar keterangan 6 Kapolres mantan bawahan Komjen Susno Duadji saat menjabat Kapolda Jabar. Keenam saksi itu yakni Kapolres Subang AKBP Sugiono, Kapolres Sumedang AKBP Erwin Faisal, Kapolres Tasikmalaya AKBP Suntana, Kapolres Sukabumi AKBP Rudi Antariksawan, Kapolres Bandung Tengah AKBP Muh Arif Ramdani dan Kapolres Majalengka AKBP Gagah Suseno.

(Ari/nwk)