Muladi: Mendagri Harusnya Bertemu Sultan

Jakarta - Polemik RUU Keistimewaan DIY terus menggelinding. Untuk meredakan suasana, hendaknya Mendagri Gamawan Fauzi bertemu dengan Sultan Hamengku Buwono untuk duduk bersama membicarakan masalah ini.

"Bahwa seharusnya Mendagri harus bertemu dengan Sultan atau Kraton Yogja, tapi ternyata imbauan saya ini didahului oleh DPR. DPR kan sudah partai politik, kalau sudah parpol tentu ada permainan atau kompetisi politik, saling berebut dan dimanfaatkan," kata Kepala Lemhanas Muladi di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta, Senin (13/12/2010).

Muladi berpendapat, parpol akan selalu mencari kesempatan untuk mencari manfaat demi tahun 2014. Harusnya, menurutnya, DPR mendengarkan Keraton Yogja demikian juga Mendagri.

"Mendagri yang mengambil inisiatif. Itu kalau ketinggalan dia nanti akan kalah dengan DPR. Karena apa? Ini kan UU, kalau UU pemerintah kan hanya mengusulkan kuncinya di DPR. Mendagri harus betul-betul antisipasi. Proses ini masih penuh dengan emosi," imbuhnya.

Muladi pun meminta Sultan dan kerabatnya jangan sampai emosi. Jangan lantas keluar dari partai karena ini tidak akan menyelesaikan masalah.

"Saya lihat Sultan dan kerabatnya terlalu emosional.  Menghadapi seperti ini harus tenang karena ini menjadi contoh untuk penyelesaiannya," jelas Muladi.

Kalau terlalu emosional, imbuhnya, akan bisa menganggu stabilitas politik. Soal pemilihan gubernur secara demokratis? "Menurut saya status kraton itu harus tetap. Kalau terkait gubernur di tetapkan atau dipilih tergantung pembahasan di DPR," jawab mantan Menteri Kehakiman tersebut.

Dia menambahkan, belum tentu aspirasi rakyat Yogya sama dengan pemerintah, belum tentu sama dengan Sultan. Soal desakan referendum menurutnya terlalu dramatis.

"Tapi ini pernah terjadi di Kanada, referendum itu jalan terakhir. Jika semua tidak bisa dihindari. Kita titip saja pada partai politik dan proses yang ada di legislatif," kata Muladi

Menurut Muladi, polemik di Yogyakarta ini belum sampai mengganggu stabilitas nasional. "Ini baru proses awal, referendum jalan terakhir. Ini masih proses demokratisasi, demokratisasi itu tidak boleh emosional," tutup Muladi.

(anw/mok)