Gubernur Dipilih DPRD atau Rakyat, Harus Sesuai Arus Peradaban

Jakarta - Mekanisme apakah Gubernur dipilih langsung oleh warga provinsi bersangkutan atau cukup DPRD, hendaknya diselaraskan dengan UUD dan arus peradaban. Prinsipnya, kualitas dan etika pemilukada harus ditingkatkan.

Demikian kata Presiden SBY di hadapan peserta PPRA XLV Lemhanas RI. Acara berlangsung di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta, Senin (13/12/2010).

"Baik sebenarnya kalau bupati/walikota dipilih langsung. Untuk gubernur apakah tidak cukup dipilih DPRD saja atau dipilih langsung (oleh warga provinsi) silakan (dibahas lebih detail-red). Rujuk UUD, kita gunakan logika dan sesuaikan arus peradaban, dengan demikian akan jadi baik," kata SBY.

Diskusi mengenai tata cara pemilihan gubernur di masa mendatang, harus dikaitkan dengan upaya memperbaiki pelaksanaan pemilukada. Hal itu terutama untuk mencegah dampak-dampak negatif yang terjadi akibat kompetisi bersangkutan, tetapi tetap memenuhi kehendak rakyat untuk bisa memilih pemimpinnya di daerahnya.


Kepala Daerah yang Sigap

Sementara untuk meningkatkan kualitas kepala daerah terpilih hasil pemilukada, presiden mengingatkan program itu merupakan bagian tugas partai politik yang mengajukan pasangan calon kepala daerah. Selaku pihak yang mencalonkan, maka punya tanggung jawab juga untuk turut meningkatkan kemampuan menajemen pasangan calon bersangkutan dalam mengelola pemerintahan.

Terlebih di masa mendatang, akan diterapkan desentralisasi ekonomi. Maka kepala daerah di masa mendatang harus benar-benar sigap, sebab tugas dan tanggung jawab mengelola daerah yang mereka pimpin akan semakin besar dan berat.

"Seorang bupati dalam memimpin kabupatennya, maka dia menggunakan dana anggaran, memerintah rakyat dan mengambil keputusan. Dia pasti diberi mandat dan dipercaya rakyat di kabupaten itu. Maka dari itu pemilukada harus berkualitas agar mandat yang diberikan rakyat digunakan dengan benar," ujar SBY.

Agar pemerintahan betul-betul efektif, ada banyak faktor yang harus dikuasai setiap kepala daerah kabupaten-kota. Yakni memahami sistem pemerintahan, ekonomi dan politik serta cakap dalam mengelola organisasi.

"Kemudian punya leadership (kepemimpinan) dan busy (kesibukan), bukan cuma visi dan misi," tegas SBY.

(lh/fay)