.webp)
"Dalam draf yang kemarin diberikan, ada anggaran untuk sebuah PT swasta diberi bantuan Rp 4 M, sebuah Yayasan RS swasta RP 4 M, dan sebuah Sekolah Tinggi Swasta RP 3,9 M. Ini tidak masuk akal," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto saat jumpa pers di Balaikota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (13/12/2010).
Menurut Prijanto anggaran bantuan tersebut menyalahi ketentuan dalam PP No 37/2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran.
"Pemberian bantuan sosial itu boleh, tapi besarannya tidak boleh lebih dari Rp 50 juta. Kalau sebuah institusi pendidikan dapat Rp 4 M, itu kan menyalahi aturan. Lagi pula yang namanya swasta itu sudah mandiri, kenapa harus diberi bantuan sebesar itu," ujar Pri yang enggan menyebut pihak-pihak yang akan mendapat bantuan tersebut.
Selain membuat anggaran baru yang dinilai tidak penting, DPRD juga menghapus dan menyunat pos-pos yang dianggap penting oleh Eksekutif. Salah satu anggaran yang dihapus oleh Dewan adalah anggaran operasional untuk Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Kawasan Jabodetabekjur sebesar Rp 1,5 miliar.
"Ini kan badan yang kita buat bersama untuk mengkaji penataan Kawasan Jabodetabekjur. Justru malah dicoret, padahal penanganan masalah di Jakarta memerlukan kerjasama wilayah sekitarnya," terang purnawirawan TNI bintang dua ini.
Pemprov DKI pun segera akan melakukan perbaikan dan penyesuaian terhadap draf yang diajukan oleh para politisi Kebon Sirih. Wagub pun berharap Dewan segera bisa merespon RAPBD yang akan diparipurnakan Jumat (17/12/2010) mendatang.
"Nanti akan kita sesuaikan dulu, kalau perlu dicoret ya kita coret anggaran yang tidak perlu itu. Kamis akan rampung kita susun dan Jumat kita paripurnakan," imbuhnya.
(her/nwk)
