Gubernur Dipilih DPRD Bisa Timbulkan Konflik Legitimasi

Jakarta - Pemilihan gubernur, termasuk di DIY, oleh DPRD rawan konflik legitimasi. Karena bupati dan walikota yang dipilih langsung oleh rakyat, bisa saja meragukan legitimasi gubernur yang hanya dipilih wakil rakyat.

"Saya melihat hal tersebut rawan konflik legitimasi. Ada problem dimana bupati dan walikota meragukan peran gubernur," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR Hakam Naja kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (13/12/2010).

Menurut Hakam, gubernur sebaiknya dipilih langsung oleh rakyat. Jika penghematan yang dikehendaki, bupati dan walikota lah menurut Hakam yang dipilih oleh DPRD.

"Saya melihat yang terbaik gubernur mestinya dipilih langsung dan bupati dan walikota dipilih DPRD itu jauh lebih tepat sehingga gubernur lebih kuat," papar Hakam.

Sebab, menurut Hakam, keinginan pemerintah untuk memperkuat posisi gubernur harus diimbangi dengan legitimasi yang cukup. Terlebih jika gubernur akan benar-benar ditempatkan sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat di daerah.

"Apalagi nanti semua bupati dan walikota menyampaikan aspirasinya cukup sampai gubernur. Sehingga tidak capek-capek ke Jakarta," terang Hakam.

Langkah perkuatan gubernur sendiri dianggapnya hal yang positif. Gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam pelaksanaan otonomi di tingkat provinsi.

"Jangan seperti sekarang, gubernur hanya jadi tukang potong pita saja," tandasnya.

(van/nwk)