Mendagri: Demokratis Tak Harus Pemilihan Langsung

Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Gauzi menegaskan sikap pemerintah agar gubernur di seluruh Indonesia dipilih oleh DPRD. Banyak alasannya, salah satunya, demokratis tak harus dimaknai dengan pemilihan Gubernur secara langsung.

"Itu (Gubernur dipilih DPRD) masih dalam proses penyusunan draf. Demokratis kan tidak hanya dipilih langsung juga," ujar Mendagri Gamawan Fauzi, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (13/12/2010).

Selain itu, Gamawan menuturkan, biaya pemilukada tak bisa dianggap murah. Kerap kali konflik pemilukada juga memancing pemborosan anggaran yang jauh lebih besar.

"Biayanya mahal kemudian kewengan gubernur terbatas. Makanya muncul ide untuk memperbaiki ini," tandasnya.

Lebih dari itu, Gamawan menuturkan, pemilukada selama ini rawan praktek politik uang. Akibatnya, banyak gubernur dan bupati terjerat kasus korupsi. Menurutnya, mekanisme pemilukada harus diubah total.

"Banyak gubernur dan bupati jadi tersangka korupsi. Ada 115 Bupati /Walikota dan 17 Gubernur jadi tersangka korupsi apa itu tidak bisa kita pertimbangkan?" cetus Gamawan.

(van/nwk)