Kasus Makassar, Kegagalan Reformasi di Tubuh Polri

Jakarta - Aksi kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian di Makasar dan Salemba dinilai akibat kegagalan Polri dalam mereformasi diri dari kulture militerisme menjadi sipil.Penilaian tersebut disampaikan oleh tiga orang tokoh, yakni cendekiawan Nurcholish Madjid, aktivis Partai Keadilan Sejahtera Rama Pratama dan sosiolog UI Imam Prasodjo saat melakukan konperensi pers bersama di Jl Pulo Bangkeng no 11, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu petang (2/5/2004).Dalam pernyataan pers bersama, ketiganya menilai bahwa rangkaian kekerasan yang terjadi belakangan yang dilakukan aparat kepolisian seperti di Salemba dan Makasar, menunjukan kegagalan Polri untuk mereformasi diri dari kulture milterisme menjadi sipil. Mereka sepakat harus ada tindakan tegas kepada para pelaku,bukan hanya para komandan lapangan, seperti pencopotan Kapolwiltabes dan Kapolda, tetapi koreksi siri dari pimpinan tertinggi Mabes Poliri."Kalau perlu Pak Dai Bachtiar mengundurkan diri," kata Imam Prasodjo. Mundurnya Dai Bachtiar selain untuk mereformasi diri juga bisa menunjukkan kegagalan Dai. "Dia harus bertanggungjawab. Mundur bukan hal yang memalukan, bahkan menunjukkan kebesaran jiwa untuk mengakui kesalahan dan menerima kesalahan," tambahnya.Lebih jauh Imam Prasodjo menyatakan tindakan mahasiswa juga tidak bisa dibenarkan, dengan unjuk rasa anarkhis dan peyanderaan. "Mereka secara nyata terbukti menyiapkan diri dengan alat-alat kekerasan dalam aksinya kemarin. Mereka juga harus diberi tindakan tegas. Tetapi tidak adil menghadapkan mereka dengan peralatan kekerasan yang dimiliki aparat kepolisian. Tindakan tersebut sangat jauh dari nilai nilai peradaban," kata Prasodjo. Sementara Cak Nur meyatakan kasus kekerasan di Makasar dan Salemba akan mempersulit penghargaan masyarakat kepada jajaran keposilian. "Penghargaan itu datangnya dari performa. Tapi bila performa tidak layak dihargai ya gimana lagi", kata Cak Nur. (jon/)