Ibas: Masih Ada Opsi Untuk Pemilihan & Penetapan Gubernur DIY

Jakarta - Polemik RUU Keistimewaan Yogyakarta dapat diselesaikan secara tenang sejalan proses pengesahannya di DPR. Bagaimanapun belum ada keputusan final apakah menggunakan sistem penetapan atau pemilihan untuk posisi Gubernur DIY yang selama ini otomatis dijabat oleh Sultan.
 
Demikian kata Sekjend DPP PD Edhie Baskoro Yudhoyono menanggapi polemik usulan pemerintah dalam draft RUU Keistimewaan Yogyakarta. Tanggapan dia sampaikan melalui surat elektronik yang diterima redaksi detikcom pada Minggu (12/12/2010) siang.

"Terbuka opsi-opsi, apakah pengangkatan tanpa pemilihan (ditetapkan), apakah pemilihan dengan suksesi kesultanan (demokrasi terpimpin) atau apakah pemilihan dengan terbuka (open democracy)," ujar Ibas.

Tiga opsi itu muncul sebab status keistimewaan Yogyakarta sudah menjadi bagian budaya bangsa dan karenanya tidak bisa dihilangkan. Presiden SBY juga sudah menegaskan bahwa Sultan Hamengku Buwono X tetap merupakan sosok yang terbaik untuk memimpin pemerintahan daerah Yogyakarta periode 2011-2015.

Lebih lanjut putra bungsu SBY ini, menegaskan penyelesaian dengan kepala dingin bisa menyelaraskan nilai-nilai demokrasi terhadap sistem keistimewaan Yogyakarta. Justru dengan diskusi yang tenang dan tetap fokus pada inti masalah, dapat menghasilkan solusi produktif.

“Partai Demokrat menghargai seluruh pandangan/aspirasi yang berkembang, tetapi juga ingin proses ini berlangsung secara tenang dan berfikir jernih. Jangan sampai kita berpolemik terlalu jauh sehingga kehilangan arah akibat polemik ini,” tegasnya.

(gun/lh)