Tanpa Prabukusumo, PD Tak Khawatirkan Keberadaannya di DIY

Jakarta - Pengunduran diri Prabukusumo tak membuat Partai Demokrat (PD) ragu atas kelangsungan keberadaanya di DIY. Kemajuan sebuah organisasi modern ditentukan berbagai macam faktor yang saling bersinergi sebagai kesatuan, bukan bergantung sosok individu semata.

"Hilang satu kader tidak diharapkan, tapi tak ada alasan pesimis terhadap masa depan PD di Yogya," ujar Ketum DPP PD, Anas Urbaningrum, di sela peresmian Kantor Departemen Hukum dan Perundangan DPP PD, Jl Penjernihan, Pejompongan, Jakarta Pusat, Sabtu (11/12/2010).

Pengunduran diri adik Sultan Hamengkubuwono X tersebut dari PD memang sangat disayangkan. Namun perlu diingat bahwa kelangsungan kejayaan sebuah organisasi tidak semata-semata bergantung kepada sosok tertentu atau hasil kerja perorangan.

Masa depan partai itu dasarnya banyak sekali faktor. Mulai dari faktor ideologi, platform, agenda aksi nyata, kerja keras kader, jaringan politik dan budaya internal. Berdasar evaluasinya, kader PD di Yogya juga tetap solid, optimis dan tetap bekerja penuh semangat untuk bersama-sama memajukan PD.

"Karenanya kami tidak punya alasan untuk khawatir," tegasnya.

Dia tidak menutup mata bahwa ada banyak pihak yang menilai situasi yang terjadi saat ini sebagai cerminan jalan berliku yang harus PD lalui untuk tetap berjaya. Tetapi justru Anas melihatnya sebagai kesempatan baik untuk melatih kapasitas politik kader PD di DIY dalam memahami tantangan dan menemukan solusinya.

"Ini latihan politik yang penting dan menyehatkan," ujar mantan Ketua PB HMI itu.

Lebih lanjut dia mengimbau masyarakat Yogya dan Kesultanan Yogya bersabar menunggu draf final RUU Keistimewaan DIY yang sedang disusun pemerintah. Perbedaan pendapat yang terjadi atas wacana pemisahan jabatan Gubernur-Wagub DIY dari Sultan-Paku Alam, diyakininya dapat disatukan dalam proses pembahasannya kelak DPR.

"Kalau konteksnya RUU Keistimewaan Yogyakarta, belum ada kesimpulan apapun, rancangannya pun belum dikirim ke DPR. Mas Prabu adalah bagian dari keluarga keraton yang posisinya tidak mudah dalam debat gagasan bagaimana keistimewaan Yogya ditata berdasarkan RUU yang sedang dibuat, namun semua ada jalan keluarnya," terang Anas.

Anas kemudian menyentil isu referendum yang ikut mengemuka. Menurut Anas, referendum terkait keistimewaan Yogya, sulit diterima logika.

"Referendum adalah isu yang secara logika dan argumentasinya ringkih," tandasnya.

(van/lh)