"Ada perbedaan dan itu yang menjadi latar belakang perdebatan. Sabar dulu, banyak alternatif yang masih kita lihat dampak terhadap keputusannya," ujar Marzuki, kepada detikcom, sabtu (11/12/2010).
Perdebatan keras mudah terjadi di DPR. Terlebih, menurut Marzuki, DPR adalah lembaga politik yang semua keputusannya akan berbau kepentingan politik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Marzuki menuturkan, sejumlah masukan dari parpol lain juga digunakan PD sebagai bahan pertimbangan untuk disampaikan kepada Presiden SBY yang juga Ketua Dewan Pembina PD. Marzuki juga mengapresiasi Mendagri yang tengah melengkapi draf RUU Keistimewaan Yogyakarta.
"Misalnya PDIP ingin penetapan tapi tidak boleh berpolitik lagi, ini kita kembalikan kepada Sultan. Misalnya PPP ingin kalau Sultan umurnya baru 10 tahun agar gubernurnya dari perwalian. Itu semua masih wacana dan semua kita hormati," terang Marzuki.
Marzuki meyakini apapun yang diputuskan DPR terkait Keistimewaan Yogyakarta akan memuaskan masyarakat Yogyakarta. Masyarakat diminta mempercayakan sepenuhnya kepada DPR.
"Sebaiknya hargai semua pendapat, nanti pada pembahasannya akan terlihat kemana arahnya," tutupnya.
(van/ndr)











































