.webp)
"Kita akan bawa ke Setgab agar koalisi memahami ini. Kita juga akan sampaikan ini kepada Mendagri dalam rapat di Komisi II," ujar Wasekjen PD, Saan Mustopa, di sela peresmian Kantor Departemen PD Bidang Hukum dan Perundangan di Pejompongan, Jakarta Pusat, Jumat (11/12/2010).
Saan menuturkan, PD belum memutuskan sikap resmi menanggapi wacana pemilihan Gubernur oleh DPRD. Sebab dari pemerintah juga belum memberikan putusan akhir mengenai wacana yang hendak dimatangkan dalam revisi draft RUU Pemilukada.
Tapi ditegaskannya, seharusnya pemerintah lebih mengutamakan perbaikan tata cara penyelenggaraan pemilukada yang kerap dikeluhkan masyarakat. Praktek demokrasi tersebut diakui juga diikuti oleh tindak tercela seperti politik uang.
"Karena dalam perjalanannya ada money politik yang mendorong korupsi. Maka hanya perlu dilakukan pembenahan yang mendasar agar dampak negatifnya berkurang," jelas Saan.
Alasan bahwa pemilukada memakan biaya tinggi, menurut Saan tidaklah tepat. Sebab ketika gubernur masih dipilih dari pusat sebagaimana berlangsung di era orba, justru punya rekor kegagalan dengan biaya politik yang lebih mahal.
"Kata siapa ongkos politik pemilihan oleh DPRD lebih murah? Kalau kita kalkulasi jauh lebih mahal. Pilkada langsung itu justru yang paling demokratis," paparnya.Seperti diberitakan sebelumnya, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan mengatakan, jajarannya menggodok draf RUU Pilkada. Untuk proses pemilihan gubernur, Kemendagri akan menawarkan pilihan tetap dipilih langsung oleh rakyat atau diwakilkan lewat DPRD Provinsi.
Wacana penyederhanaan penyelenggaraan pemilukada sudah muncul sejak tiga tahun silam. Tokoh yang pertama kali menyuarakannya adalah Hasyim Muzadi semasa masih menjabat Ketua Umum PBNU, dia merasa gusar melihat polarisasi warga NU oleh para kontestan pemilukada Gubernur Jawa Timur. (van/lh)
