Cetro: Lebih Berbahaya Bila Gubernur Dipilih DPRD

Jakarta - Pemilihan pasangan gubernur-wagub oleh DPRD Provinsi, berpeluang akan memunculkan kembali masalah awal yang sebenarnya sudah terselesaikan yaitu akuntabilitas pasangan kepala daerah terpilih terhadap masyarakat setempat.

Demikian tanggapan Hadar Nafis Gumay, direktur eksekutif Centre for Electoral Reform (Cetro), terhadap rencana Kementerian Dalam Negeri meniadakan pemilukada gubernur-wagub. Tanggapan disampaikan dalam pembicaraan telepon, Jumat (10/12/2010).

"Kepala daerah terpilih akan lebih 'takut' kepada DPRD dibanding ke warganya. Sebab yang memilih kan DPRD, bukan lagi rakyat setempat," ujar Hadar.

Dia mengingatkan, akuntabilitas kepala daerah kepada warga adalah  masalah awal yang mendorong pemikiran agar dilaksanakan pemilihan langsung. Hanya dengan cara pemilihan langsung, rakyat menunaikan hak politik mereka membandingkan dan memilih siapa yang layak menjadi pemimpin daerah tempat tinggalnya.

"Ya kalau hak politik itu dikembalikan ke DPRD, sama saja memutar mundur waktu. Masalah lama yang telah terselesaikan, akan muncul kembali," imbuhnya.

Masalah lama yang Hadar maksud bukan sekadar masalah akuntabilitas pemimpin terhadap rakyat. Melainkan juga makin menyuburkan praktek politik uang dan menambah jarak psikologis antara pasangan kepala daerah dengan warga.

Sebab tidak selalu pilihan DPRD sesuai aspirasi rakyat. Tak bisa dipungkiri legislator di parlemen hingga kini masih lebih banyak melaksanakan agenda politik yang ditetapkan DPP parpol mereka dibanding kepentingan rakyat.

"Rakyat merasa tidak punya kontribusi dan ikatan terhadap kepala daerahnya. Akibatnya mereka bisa apatis untuk memberi masukan, kontrol dan memantau sepak terjang pemerintah daerah. Ini kan makin jauh dari demokrasi yang sehat," tambah Hadar.

Belum lagi praktek kolusi antara kepala daerah dengan DPRD selama masa pemerintahan berlangsung, juga menjadi marak. Politisi DPRD bisa saja kelak mengklaim punya andil memuluskan jalan si pasangan calon terpilih dan meminta balas jasa.

"Jadi pemilihan kepala daerah oleh DPRD lebih berbahaya," tegas Hadar.

Seperti diberitakan sebelumnya, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan mengatakan, jajarannya menggodok draf RUU Pilkada. Untuk proses pemilihan gubernur, Kemendagri akan menawarkan pilihan tetap dipilih langsung oleh rakyat atau diwakilkan lewat DPRD Provinsi.

Wacana penyederhanaan penyelenggaraan pemilukada sudah muncul sejak tiga tahun silam. Tokoh yang menyuarakannya adalah Hasyim Muzadi semasa masih menjabat Ketua Umum PBNU yang gusar melihat polarisasi warga NU oleh kontestan pemilukada.
(lh/nrl)