Golkar Dukung Pelaksanaan Serentak Pemilukada Gubernur

Jakarta - Partai Golkar mendukung rencana pemerintah untuk menyederhanakan penyelenggaraan pemilihan gubernur. Tapi tidak selalu bentuknya kelak berupa pemilihan langsung pasangan gubernur-wagub oleh DPRD.

"Golkar menyarankan penyelenggaraan pemilukada secara serentak," kata Ketua DPP Bidang Politik dan Legislatif Partai Golkar, Priyo Budi Santoso, Jumat (10/12/2010).

Kepada wartawan yang mencegatnya di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Priyo menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemilukada gubernur-wagub secara serentak juga merupakan jawaban untuk menghemat biaya. Terutama biaya politik dan sosial yang muncul akibat konflik selama berlangsungnya proses pemilukada provinsi.

"Bila pemilukada dilaksanakan serentak, ini akan menghilangkan biaya sosial dan politik," jelas Priyo.

Tapi model pemilihan pasangan gubernur-wagub secara langsung oleh DPRD Provinsi yang sedang Kementerian Dalam Negeri matangkan dalam draft RUU Pemilukada, juga dia nilai sebagai ide baik. Penyederhanaan  untuk menjawab keresahan masyarakat terhadap pemilukada yang terlalu sering berlangsung dan hampir selalu diikuti bentrok antar pendukung pasangan kontestan.

"Jangan salahkan ide itu sebab kenyataannya muncul sebagai alternatif atas kejengahan kita terhadap pemilukada yang berlangsung selama ini. Memang harus ada solusi," tegas pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR itu.

Seperti diberitakan sebelumnya, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan mengatakan, jajarannya menggodok draf RUU Pilkada. Untuk proses pemilihan gubernur, Kemendagri akan menawarkan pilihan tetap dipilih langsung oleh rakyat atau diwakilkan lewat DPRD Provinsi.

Wacana penyederhanaan penyelenggaraan pemilukada sudah muncul sejak tiga tahun silam. Tokoh yang menyuarakannya adalah Hasyim Muzadi semasa masih menjabat Ketua Umum PBNU yang gusar melihat polarisasi warga NU oleh kontestan pemilukada.

Berbagai kalangan juga mendukung ide penyederhadaan pemilukada, tidak terkecuali Ketua MK Mahfud MD. Sebelum pidatonya pada 16 Oktober 2010, Presiden SBY juga menyinggungnya dalam beberapa kesempatan.

(lh/nrl)