Bali Democracy Forum Dituding Hanya Untuk Pencitraan Pemerintah

Nusa Dua - Bali Democracy Forum (BDF) dituding cenderung hanya sebagai corong untuk mempromosikan kepentingan pemerintah dengan melupakan kepentingan masyarakat sipil dalam proses demokratisasi. Tudingan itu dilontarkan oleh LSM dari 11 negara Asia.

Hal itu disampaikan perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dari 11 negara Asia, di tempat berlangsungnya BDF, Hotel Novotel, Nusa Dua, Bali, Jumat (10/12/2010).

LSM dari negara-negara Asia sebelumnya menggelar pertemuan pararel dengan BDF III pada 8-9 Desember 2010. Pertemuan ini digagas  oleh Asian Forum for Human Right and Development (Forum Asia) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI).

Menurut Adviser Forum Asia Anselmo Lee, seorang aktivis dari Korea menyebutkan pertemuan itu adalah pengingkaran konsep dasar demokrasi yang harusnya melibatkan masyarakat sipil dan semua pihak yang berperan dalam demokratisasi.

"BDF adalah salah satu forum internasional yang membicarakan demokrasi namun tidak melibatkan masyarakat sipil," kata Lee.

Direktur Eksekutif Forum Asia Yap Swee Seng menilai dominasi pemerintah dalam BDF membuat demokrasi  seolah-olah tidak terkait dengan masalah yang lain, seperti penegakan hak asasi manusi (HAM).

Ia mencontohkan, kasus pelanggaran HAM yang terjadi Burma seharusnya dibicarakan dalam forum BDF. "Situasi Burma menjadi tantangan perdamaian dan stabilitas kawasan ASEAN," tegas pria asal Malaysia itu.

Sementara itu Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Denpasar Rofiqi Hasa mengatakan BDF berhasil mengangkat citra Indonesia sebagai negara yang demokratis. Namun, keberhasilan itu menutupi fakta masalah demokratisasi di Indonesia.

Ia mencontohkan, masalah demokratisasi yaitu adanya serangan terhadap kelompok minoritas, seperti upaya kekerasan dan pembubaran kelompok Jamaah Ahmadiyah, politik uang dalam proses pemilihan umum.
(gds/aan)