"Saya kira demokratis karena dipilih rakyat," ujar Foke di Balaikota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (10/12/2010).
Foke menilai, wacana itu diberlakukan pemerintah berdasarkan evaluasi. Foke menambahkan, dari banyak kasus penyelenggaraan pilkada secara langsung menunjukkan inefisiensi.Β
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Apa wacana itu tidak bertentangan dengan versi reformasi? "Itu kan versi anda. Versi pemerintah beda," imbuh dia.
Foke enggan menjawab dampak pemilihan gubernur oleh DPRD. Sebab hal itu bukan wewenang dia.
"Saya ditanya statusnya sebagai apa? Kalau gubernur ya nggak relevan. Gubernur DKI tidak menjadi penanggung jawab daerah tingkat II. Jadi otonominya berbeda, memang ada yang pro dan kurang setuju," tutup Foke.
Wacana gubernur dipilih oleh DPRD termasuk dalam draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada yang sedang digodok Kemendagri. Alasannya penyelenggaraan pilkada selama ini dinilai mahal.
(nik/vit)











































