Awas Korupsi yang Terkonsolidasi

Awas Korupsi yang Terkonsolidasi

- detikNews
Jumat, 10 Des 2010 04:12 WIB
Jakarta - Transparansi Internasional (TI) menilai meski pemberantasan korupsi kencang digalakkan, namun budaya untuk melakukan tindakan tersebut sudah terlanjur  mengakar kuat. Bahkan saat ini lebih bersifat berjamaah bukan seporadis.

"Akhir-akhir ini ada pergeseran dari korupsi fragmentasi menjadi korupsi konsolidasi seiring dengan terkondolidasinya kekuatan lama, yaitu elit-elit bisnis dan politik sehingga bentuk korupsi sudah mendekati bentuk predatory yaitu korupsi yang besar, merusak, lebih rakus karena yang dibagi menjadi lebih besar," ujar Sekretaris Jenderal TI Teten Masduki, di Jakarta Kamis (9/12/2010),

Tradisi korupsi di Indonesia tidak menunjukkan penurunan. Skor indeks persepsi korupsi Indonesia yang dirilis Transparansi Internasional tahun ini adalah 2,8, tidak berubah dari tahun 2009. Teten melihat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia masih belum ada perbaikan. Kemandekan terutama terjadi pada program pelarian aset-aset ke luar negeri.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

 "Sampai hari ini belum menunjukan hasil. Banyak aset yang dilarikan pejabat ke luar negeri, tapi sampai sekarang belum ada hasil. Padahal, sudah dilakukan pelatihan untuk mengejar aset tersebut," ucapnya.

Di samping itu, menurutnya tim pemburu koruptor yang dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun, juga tidak membuahkan hasil. Kemandekan ini lagi-lagi terjadi karena adanya konsolidasi kekuatan politik lebih besar.

 "Contoh kasus yang merupakan bentuk dari konsolidasi politik ini terjadi pada kasus Lapindo, Krakatau Steel, dan Century," ungkap Teten.

Dengan adanya konsolidasi yang begitu kuat ini, para elit lebih berani mengambil alih, mengganggu, dan mengancam institusi-institusi anti korupsi."Hari ini beruntung KPK masih selamat. Tapi KY (Komisi Yudisial) sudah dipangkas kewenangannya sampai botak seperti kepala saya. Pengadilan Tipikor yang sudah bagus dihancurkan. Saya kira institusi lainnya juga akan dikooptasi seperti KPU (Komisi Pemilihan Umum). Ini ancaman untuk demokrasi yang sudah kita bangun sejak reformasi," tandasnya. (ahy/her)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads