PDIP Rapat Bahas Mekanisme Pemberian Sanksi untuk Politisi Nakal

Jakarta - DPP PDIP menggelar rapat untuk membahas tata cara pemberian sanksi bagi politisi yang melanggar kode etik. Hasil rapat ini nantinya akan menjadi acuan partai ke depan.

"Untuk menjaga kewibawaan partai dari kemungkinan perilaku pengurus partai baik yang duduk di legislatif dan pemerintahan yang tidak sesuai dengan tujuan dan cita-cita partai," kata Wakil Sekjen DPP PDIP, Achmad Basarah, di kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (9/12/2010).

Rapat ini dihadiri oleh 19 perwakilan koordinator bidang kehormatan partai DPP se-Indonesia.

Achmad mengatakan, rapat ini menjadi kegiatan penting partai. Setiap kader, baik pengurus maupun pejabat partai, harus tahu betul soal kode etik partai.

Rapat ini, lanjut Achmad, akan menjadi landasan partai dalam tata cara pemberian sanksi yang indispliner. Sanksi yang nantinya akan diterapkan mulai dari hukuman hingga pemecatan.

"Keputusan dalam rapat ini akan menjadi acuan dari partai bagaimana tata cara pemberian sanksi kader dan pengurus partai yang dianggap telah melanggar disiplin," papar anggota Komisi III DPR ini.

Namun PDIP juga akan memikirkan untuk memberikan reward bagi kadernya yang dianggap berprestasi.

(mok/aan)