Sikap DPR Tak Pengaruhi Deponeering Kasus Bibit-Chandra

Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) meminta pertimbangan DPR atas keputusan deponeering kasus Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah. Andaipun semua fraksi di DPR meminta Kejagung mencabut deponeering, Kejagung tak perlu merubah keputusan itu.

"Kejagung tidak perlu meminta persetujuan DPR," ujar Wakil Ketua DPR, Pramono Anung, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (9/12/2010).

Hal ini disampaikan Pram, panggilan akrab Pramono mengomentari keinginan sejumlah fraksi di DPR agar kasus Bibit dan Chandra diteruskan ke pengadilan. Keinginan tersebut telah disampaikan kepada Kejagung dalam Raker Komisi III DPR dengan Kejagung, Rabu (8/12/2010) kemarin.

Pram berharap Kejagung tegas pada pendiriannya. Kejagung dimintanya tidak mencari-cari dukungan untuk menguatkan deponeering kasus Bibit dan Chandra, kalau sudah meyakini keputusan tersebut berlandaskan hukum yang kuat.

"Kejagung tidak perlu berlindung secara politik dengan meminta pendapat DPR," pinta Pram.

Pram berharap Kejagung benar-benar melakukan penelaahan deponeering Bibit dan Chandra. Pram mengingatkan agar telaah dilakukan profesional tanpa intervensi kekuatan politik.

"Saya melihat persoalan deponeering jangan jadi persoalan politik," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan mayoritas fraksi di Komisi III DPR seperti FPKS, FPPP, FHanura,FGerindra, FPG, menolak deponeering kasus Bibit dan Chandra. Keinginan ini disambut positif oleh Jaksa Agung Basrief Arief yang mengaku akan menelaah kembali alasan pengeluaran deponeering.

Namun demikian FPD mendukung deponeering kasus Bibit dan Chandra. PD berharap Kejagung hanya menelaah untuk memperkuat keputusan deponeering yang telah diambil, bukan membatalkannya. Basrief pun di akhir pertemuan dengan Komisi III DPR menegaskan telaah dilakukan hanya untuk memperkuat deponeering kasus Bibit dan Chandra.

    

(van/gun)