Adik Sultan, Pangeran 'Ganteng' yang Akan Jadi Rebutan

Jakarta - Adik Sultan HB X, Prabukusumo, keluar dari Partai Demokrat lantaran pemerintah kukuh mekanisme gubernur DIY dengan pemilihan. Ditengarai akan ada tawaran masuk dari partai lain. Sosok Prabu ibarat pangeran ganteng yang begitu berjalan sendiri akan dilirik dan menerima berbagai lamaran.

"Saya rasa keluarnya adik Sultan (dari PD) akan cepat dimanfaatkan. Sebagai pangeran ganteng, dia akan banyak mendapat lamaran dari parpol, karena momentumnya tepat," ujar pengamat politik dari Charta Politika, Yunarto Widjaya, dalam perbincangan dengan detikcom, Kamis (9/12/2010).

Partai yang diduga akan melamar Prabu adalah yang mendukung penetapan bagi Gubernur DIY. Prabu memang bukan kunci kekuatan elektoral, namun dia merupakan simbol dari keluarga Sultan.

"Tapi kalaupun mendapat lamaran, sebaiknya dia menolak. Sehingga polemik ini kemudian tidak berbau politis, seakan berada dalam konstelasi politik praktis. Kalau menolak, kenegarawannya akan terlihat," sambung Yunarto.

Jika Prabu ditarik partai lain dan setuju untuk bergabung, pria berkacamata ini menduga akan terjadi pertarungan politik yang panjang. Perang isu dan manuver politik akan semakin berseliweran.

"Justru akan tertarik ke masalah politik praktis. Jangan sampai dimanfaatkan," sambung Yunarto.

Terkait usulan posisi gubernur utama dan wakil gubernur utama bagi Sultan dan Paku Alam, hal itu dianggap Yunarto sebagai jalan tengah yang dipaksakan. Dengan adanya gubernur dan wakil gubernur di bawah gubernur utama dan wagub utama justru akan menimbulkan matahari kembar. Dampaknya, tata kelola pemerintahan akan bermasalah.

"Jalan tengah ini jadi sepertinya bukan solusi malah manimbulkan polemik baru," imbuh alumnus Universitas Parahyangan dan UI ini.

Menurutnya, konsep gubernur utama dan wagub utama sebenarnya bagus dalam konteks pemersatu secara simbolik. Namun ketika berbicara tentang kewenangan, bisa jadi menimbulkan ketidakjelasan.

"Kewenganan soal tata ruang, adat masih oke. Tapi kalau persetujuan terhadap pinjaman daerah, obligasi daerah itu kan kewenangan eksekutif. Ini akan timbulkan perdebatan, potensi konflik dua pemimpin," terang Yunarto.
(vit/fay)