"Mengenai pengunduran diri itu merupakan pesan kultur keluarga keraton. Kelihatan betul kesultanan dalam mengatasi hal ini mereka bersatu mempertahankan keistimewaannya," ujar Pram, panggilan akrab Pramono Anung kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (9/12/2010).
Pram mengatakan, pernyataan sikap itu merupakan bentuk kekecewaan keraton Yogya terhadap sikap pemerintah yang tak mempedulikan keistimewaan DIY yang sejak dulu ada. Pengunduran diri Prabukusumo juga merupakan pesan kuat agar pemerintah mempertimbangkan mengatur penetapan Sultan sebagai Gubernur DIY dalam UU Keistimewaan DIY.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Politisi senior ini melihat berbagai opsi yang diberikan oleh Presiden SBY belum memuaskan warga Yogya. Pram berharap pemerintah mengkaji ulang sejumlah pasal terkait posisi gubernur DIY.
"Kalau sampai ada klausul gubernur utama, itu tidak menyelesaikan masalah. Bisa jadi nanti Aceh, DKI, dan Papua meminta serupa dan timbul masalah baru," katanya.
Prabukusumo memutuskan mundur dari kepengurusan PD setelah perbedaan pendapat yang tajam dengan pemerintah terkait keistimewaan DIY. Prabukusumo mendukung penetapan Sultan menjadi Gubernur tanpa Pemilukada. Namun, pemerintah di bawah kemudi Presiden SBY ingin sebaliknya.
(van/gun)











































