Pemerintah Analisa Dampak Kasus WikiLeaks Agar Tak Rugikan RI

Pemerintah Analisa Dampak Kasus WikiLeaks Agar Tak Rugikan RI

- detikNews
Rabu, 08 Des 2010 17:08 WIB
Pemerintah Analisa Dampak Kasus WikiLeaks Agar Tak Rugikan RI
Nusa Dua - Pemerintah Indonesia telah menegaskan bahwa tidak akan bersikap reaktif terhadap pembocoran dokumen rahasia oleh WikiLeaks, terutama yang terkait dengan Indonesia. Namun demikian, Pemerintah Indonesia tetap mengamati perkembangan masalah ini bahkan menganalisa dampak-dampaknya terhadap Indonesia.

Demikian disampaikan Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa kepada wartawan usai joint comission dengan Malaysia di The Laguna, Nusa Dua, Bali, Rabu (8/12/2010).

Marty menegaskan, secara umum pemerintah Indonesia mengikuti dengan seksama perkembangan masalah WikiLeaks ini, seperti halnya semua negara di belahan bumi ini. Selain itu, Indonesia juga melakukan pengkajian dan analisis terhadap kasus ini agar tidak mengganggu kepentingan Indonesia.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tapi bukan hanya mengikuti, tetapi kita juga mengkaji, memastikan bahwasanya bocoran dokumen rahasia itu tidak mengganggu kepentingan nasional Indonesia. Ini yang kita sedang analisa. Jadi bukan semata mengikuti, kita juga menganalisa," terang Marty.

Namun demikian, lanjut Marty, pemerintah Indonesia enggan memberikan komentar terus-menerus mengenai apa yang dibocorkan oleh WikiLeaks. Indonesia tidak akan bereaksi berlebihan terhadap hal ini.

"Bukan merupakan praktek pemerintah Indonesia maupun pemerintah manapun juga yang memberikan komentar terhadap informasi yang sifatnya rahasia, informasi intelijen, apalagi yang sifatnya dibocorkan secara tidak sepatutnya," ujarnya.

Marty menambahkan, Indonesia juga tidak memiliki niat untuk mengkonfirmasi langsung ke pihak pemerintah Amerika Serikat mengenai kawat-kawat diplomatik yang bocor mengenai Indoesia.

"Saya sampaikan tadi, kita mengikuti dan kita memastikan bahwa menganalisa sejauh mana informasi-informasi ini, bagaimana dampaknya terhadap kepentingan Indonesia," tegas Marty.

(nvc/nwk)


Berita Terkait