Golkar Tolak Keistimewaan DIY Dibahas di Setgab

Jakarta - Partai Golkar tidak mau mengikuti usul Partai Demokrat (PD) agar keistimewaan DIY dibahas di Setretariat Gabungan (Setgab) koalisi. Golkar menilai pembahasan di tingkat Setgab justru terkesan mendikte dan kontraproduktif.

"Menurut saya tidak perlu dibicarakan di Setgab. Kalau pembicaraan informal sih nggak masalah, tapi jangan sampai ada pembicaraan setengah kamar setengah mendikte di Setgab yang akan menimbulkan kontraproduktif," ujar Ketua DPP Golkar, Priyo Budi Santoso, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (8/12/2010).

Priyo mengatakan, tanpa dibahas di Setgab pun, Golkar tetap terbuka terhadap usul pemerintah. Asalkan, usulan itu menghargai keberadaan Yogyakarta sebagai daerah yang memang diistimewakan.

"Kami akan terbuka terhadap konsep yang akan ditawarkan pemerintah, asal jangan mereduksi keistimewaan Yogya. Kita juga belum tahu apakah penempatan Sultan sebagai gubernur utama mengadopsi sistem Singapura dimana ada menteri senior," kata Priyo.

Sebelumnya, PD mendorong agar keistimewaan DIY dibahas di Setgab koalisi. PD berharap Setgab dapat menyeragamkan perbedaan partai koalisi terkait keistimewaan DIY yang membesar di DPR.

Mayoritas fraksi DPR mengkritik tajam rencana pemerintah menempatkan Sultan sebagai orang nomor satu di Yogya namun tanpa gelar gubernur. Dalam draf rancangan, Sultan ditempatkan sebagai gubernur senior, yang mana hanya bisa menempati posisi gubernur jika mengikuti Pemilukada.

(van/gun)