RI-Malaysia Bahas Masalah Perbatasan dan Perlindungan TKI di Bali

Nusa Dua - Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (RI) Marty Natalegawa dan Menteri Luar Negeri Malaysia Dato' Sri Anifah bin Haji Aman melakukan pertemuan bilateral di Bali. Dalam pertemuan ini dibahas masalah-masalah pelik yang seringkali menjadi sumber ketegangan antara kedua negara, seperti masalah perbatasan dan masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

"Kurang lebih selama 6 bulan terakhir, Indonesia dan Malaysia melakukan pertemuan selama 4 kali. Ini menunjukkan adanya intensitas yang sangat erat dan pentingnya hubungan antara kedua negara," ujar Marty Natalegawa usai joint comission for Bilateral Cooperation between RI and Malaysia di The Laguna, Nusa Dua, Bali, Rabu (8/12/2010).

Marty menilai selama 3 bulan terakhir ini pertemuan perundingan perbatasan antara kedua negara meningkat dengan pesat. Dalam pertemuan ini dibahas berbagai masalah yang sebelumnya juga dibahas dalam pertemuan di Kinabalu, September 2010 lalu.

Mengenai masalah TKI di Malaysia, Marty menuturkan, kedua negara membahas mengenai hak TKI untuk memegang paspornya masing-masing dan juga mendapatkan hari libur tiap minggunya, serta masalah upah terkait dengan cost structure atau pembiayaan keberangkatan yang masih menjadi kendala.

"Salah satu yang tadi dibahas yakni bagaimana supaya jangan sampai ada pembiayaan yang justru membebani TKI di Malaysia. Karena ada cost structure yang besar, maka upah mereka digunakan untuk membayar kembali biaya-biaya yang digunakan ketika tenaga kerja itu berangkat ke Malaysia. Ini yang masih menjadi masalah, cost structure ini yang masih harus didefinisikan," jelasnya.

Kedua negara masih dalam tahap penyusunan ketentuan dan perincian cost structure. Namun demikian, baik Malaysia dan Indonesia memiliki tekad yang sama untuk mengedepankan kepentingan TKI.

"Semangatnya sama antara Indonesia dengan Malaysia, yaitu bagaimana kepentingan tenaga kerja dikedepankan agar jangan sampai TKI terbebani oleh biaya-biaya tertentu sehingga membawa dampak terhadap upahnya," imbuhnya.

Kemudian juga bagi masalah kekerasan TKI yang marak di Malaysia, kedua negara membahas masalah consular notification atau pemberitahuan kekonsulatan. Pembahasan ini merujuk pada Konvensi Wina tahun 1991 dan 1993.

"Di bawah payung Konvensi Wina tersebut ada kewajiban dari kedua negara, seandainya ada permasalahan yang dihadapi warga negara masing-masing itu perlu dinotifikasi, diberitahu kepada Kedutaan kita masing-masing, sehingga bisa diberikan perlindungan. Tadi sudah disepakati bahwa mekanisme yang sudah ada akan dilanjutkan dan ditingkatkan," terangnya.

Selain membahas isu-isu pelik tersebut, disepakati pembentukan kelompok kerja guna membahas hubungan kedua negara secara lebih jelas. Kelompok kerja ini terbagi pada bidang-bidang yang berbeda.

"Selain kita juga menyepakati tadi untuk membentuk tiga kelompok kerja, di bidang ekonomi, politik keamanan perbatasan, dan sosial budaya untuk membahas hubungan kedua negara secara lebih jelas," tuturnya.

Marty berharap, ketiga kelompok kerja tersebut dalam segera melakukan pertemuan dan memberikan hasil pembahasan sebelum joint comission berikutnya digelar pada awal tahun 2011 mendatang di Malaysia.

Sementara itu, menurut Menlu Malaysia Dato' Sri Anifah, pertemuan ini sangat penting demi terus memupuk dan meningkatkan komunikasi dan kerjasama kedua negara. Serta untuk lebih meneliti kemajuan dan perkembangan dalam isu-isu yang efektif antara kedua negara.

"Ini menjadi satu langkah untuk memantapkan hubungan kedua negara," tegasnya.

(nvc/nwk)