Wagub Aceh: Masyarakat Tak Boleh Pahami Bencana Sekadar Azab

Jakarta - Masyarakat khususnya di Aceh membutuhkan pemahaman yang benar mengenai bencana alam. Mereka tidak boleh memandang bencana sekadar hukuman dari Tuhan. Bila itu yang terjadi, risiko yang ditimbulkan oleh bencana tidak bisa dikurangi.

Demikian pendapat Wakil Gubernur Aceh, Muhammad Nazar, saat berbicang dengan wartawan di Masjid Baiturrahman, Banda Aceh, usai mengikuti Perayaan Tahun Baru Islam 1432 Hijriaah, Senin (6/12/2010), malam.

"Masyarakat tidak boleh memahami bencana itu sekadar sebagai hukuman dari Tuhan. Kalau itu yang mereka pahami, maka tidak bisa dikurangi risikonya, karena mereka tidak akan menghindarinya secara ilmiah. Bencana itu adalah sesuatu yang alami, sesuatu yang ilmiah, bahkan disebabkan oleh ulah tangan manusia," ujar Nazar.

Menurut Nazar, tiga tahun pasca tsunami dahsyat melanda Aceh tahun 2004, pemerintah daerah setempat telah menginisiasi beberapa strategi utama maupun penunjang dalam memitigasi bencana. Mitigasi, yang bertujuan mengurangi risiko bencana, itu, dimulai pertamakali dari pelurusan pemahaman masyarakat akan bencana.

"Kita meyakini, dalam bencana alam itu ada intervensi Tuhan, tetapi itu jangan didefinisikan hanya sebagai azab. Jangan memandang bencana itu sekadar sebagai azab, karena bencana adalah sunnatullah. Jadi sunnatullah yang dibuat untuk mencerdaskan manusia," katanya.

Menurut Nazar, masyarakat di daerahnya kini telah dilatih secara berkala bagaimana mengantisipasi bencana tsunami (tsunami drill), yang kemungkinan terjadi di masa mendatang. Meski awalnya tsunami drill itu mendapatkan komplain, kini masyarakat Aceh telah berbondong-bondong mengikutinya. Dalam 2 kali tsunami drill berskala internasional di Aceh, ada ribuah orang yang berpartisipasi.

"Kita sedang memajukan gampung (kampung) siaga bencana, kita latih. Masyarakat kita drill setiap beberapa sekali, kita kerja sama dengan PMI, supaya mereka tahu kalau bencana terjadi bagaimana caranya," ucap Nazar.

Untuk mempersiapkan masyarakat dalam menghadapi bencana, lanjut Nazar, Pemda Aceh kini sedang berupaya memasukkan pendidikan kebencanaan ke kurikulum SD-SMA. Bahkan, ia juga telah meminta agar Universitas Syiah Kuala di Banda Aceh membangun prodi kebencanaan dari tingkat S1-S2. Kampung-kampung siaga bencana juga didirikan di Aceh.

"Tapi modul secara umum sudah siap, sudah ada buku sakunya terutama prosedur tetap yang kita buat secara ilmiah atas pengalaman-pengalaman yang ada selama gempa dan tsunami di aceh. Jadi kurikulum itu kita harapkan segera, sehingga dapat dimasukkan ke SD hingga SMA," katanya.

Selain kesiapan masyarakat, kata Nazar, ada empat elemen penting lainnya untuk mengantisipasi munculnya bencana, yaitu peraturan yang tegas, kelembagaan, teknologi informasi kebencanaan, dan pemanfaatan kearifan lokal. Kearifan lokal itu bisa berupa peringatan dini tsunami, Smong, yang dimiliki masyarakat Simeulue, pesisir barat Aceh.

"Jadi aturannya harus siap, masyarakat harus siap, kelembagaan harus siap, teknologi informasi harus siap, kearifan lokal harus siap. Jadi semuanya komprehensif," tutupnya.

(irw/gah)