PD: Golkar Jangan Kambinghitamkan Satgas Antimafia

Jakarta - Partai Demokrat heran melihat upaya Partai Golkar menggalang dukungan penolakan terhadap Satgas Antimafia di DPR. PD meminta Golkar mendorong penguatan Satgas, bukan malah menjadikan Satgas sebagai kambing hitam.

"Tidak ada alasan  untuk mengkambinghitamkan Satgas, karena yang pada awalnya mengungkap dugaan megakorupsi pajak adalah Satgas. Golkar tidak perlu khawatir akan keberadaan Satgas, yang perlu khawatir sesungguhnya hanyalah pihak yang bermasalah hukum," ujar Ketua DPP PD bidang Pemberantasan Korupsi, Didi Irawadi Syamsuddin, kepada detikcom, Selasa  (7/12/2010).

Menurut Didi, Golkar seharusnya mendorong pengungkapan kasus mafia pajak Gayus Tambunan. Dengan demikian, tak ada lagi spekulasi negatif seputar perusahaan milik Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie yang diisukan terlilit kasus Gayus.

"Lebih baik mendorong para penegak hukum untuk untuk menuntaskan kasus megakorupsi pajak oleh Gayus. Terlalu berlebihan, mengada-ada, kalau menuding Satgas mengarahkan Gayus ke Group Bakrie," imbau Didi.

Lebih dari itu, Didi menambahkan, Golkar bisa mendorong KPK mengambil kasus Gayus. Langkah itu akan mempercepat pengungkapan kasus pajak sejumlah perusahaan, agar tidak lagi menjadi fitnah.

"Pembuktian tersebut,  akan lebih baik apabila juga dengan mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi agar mengambil alih kasus Gayus Tambunan. Dukungan pada KPK akan menunjukkan keseriusan para pihak terhadap penuntasan kasus Gayus," imbuh Didi.

Lebih-lebih, menurut Didi, Kepolisian lambat mengusut kasus Gayus. "Oleh karenanya perlu bersinergi dengan KPK," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan Partai Golkar tidak main-main dengan sikapnya yang menolak keberadaan Satgas pemberantasan mafia hukum. Si Beringin kini bahkan tengah menggalang dukungan untuk pengajuan hak interpelasi di DPR.

"Kami lintas fraksi di DPR sedang menggalang penggunaan hak interpelasi peran,fungsi dan kedudukan satgas PMH," kata anggota fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (6/12/2010).

Hak itu akan digunakan untuk mempertanyakan peran satgas selama ini dalam penegakan hukum. Bagi Bambang, apa yang dilakukan satgas dianggap sudah berlebihan.

Tak tanggung-tanggung, wakil bendahara umum partai Golkar ini bahkan meminta agar satgas dibubarkan. "Kita minta presiden membubabarkan satgas karena sudah menyimpang dan over acting," imbuhnya.
(van/ndr)