ICMI: Stop Kirim PRT ke Luar Negeri

Jakarta - Sidang Komisi C Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) merekomendasikan agar pemerintah berhenti mengirimkan pembantu ke luar negeri. Pengiriman ini dinilai merendahkan martabat bangsa dan membahayakan TKI.

Rekomendasi sidang tersebut akan segera dibawa ke pemerintah. Diharapkan pemerintah mendengarkan masukan dari ICMI yang sebetulnya adalah penegasan dari dorongan DPR.

"Kita akan serahkan pada pemerintah. Kan ada Kepala BNP2TKI, Jumhur Hidayat, itu anggota ICMI juga," ujar Ketua Dewan Penasehat ICMI, Jimly Assidiqqie di Muktamar ICMI ke V di  Botani Square, Bogor, Senin (6/12/2010).

Jimly mengaku setuju dengan morotarium pengiriman TKI pembantu itu. Menurutnya sudah seharusnya pemerintah melaksanakan rekomendasi ICMI.

"Saya sangat setuju hal itu," tambahnya.

Sektor pekerja informal seperti pembantu, merupakan sektor yang rawan penganiayaan. Hal ini dikarenakan pembantu tinggal di rumah majikan. Mereka tidak leluasa keluar untuk berkomunikasi atau melapor jika terjadi tindak kekerasan oleh majikannya.

Sebelumnya diberitakan sejumlah TKI PRT di luar negeri disiksa oleh majikannya. Sejumlah PRT bahkan pulang tinggal nama setelah bekerja di luar negeri. Untuk itulah Komisi IX DPR juga telah meminta pemerintah melakukan moratorium pengiriman TKI ke luar negeri.

(rdf/van)