Pemerintah Tak Perlu Bendung Informasi dari WikiLeaks

Jakarta - Bocoran informasi WikiLeaks tentang kedutaan besar AS di Jakarta tak perlu ditanggapi berlebihan oleh pemerintah. Selama tak ada hal mencurigakan, data tersebut dibuka saja.

"Nah justru itu mendorong kita untuk bertanya apakah ada hal-hal yang memang ditutupi. Atau ada hal-hal yang sebenarnya jika terungkap ke publik memunculkan suatu skandal baru," kata anggota Komisi I Helmy Fauzi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (6/12/2010).

Menurut politisi PDIP ini, pemerintah tak perlu takut dengan bocoran WikiLeaks. Apalagi sampai melakukan ancaman pemidanaan pada pihak-pihak yang menyebarkan informasi tersebut.

"Kita harus periksa apa yang dibocorkan, itu bukanlah dokumen rahasia negara tetapi komunikasi antara kedutaan Amerika di Jakarta dengan pemerintahan AS di Washington," paparnya.

Bagi Helmy, Indonesia menganut sistem kebebasan informasi. Sehingga, tak perlu ada hal-hal yang dibendung.

"Kita harus mendukung kebebasan tersebut kalau itu memang bukan dokumen rahasia negara. Lalu apa alasannya untuk mempidanakan atau mengkriminalisasikan mereka yang menyebarkan berita yang telah dibocorkan wikileaks?" tanyanya.

Rencananya, Komisi I akan meminta klarifikasi pada Menkominfo Tifatul Sembiring terkait upaya pembendungan informasi dari WikiLeaks.

"Ya berlebihanlah reaksi kita, kok kita yang marah. Wikileaks itu urusan pemerintah AS. Dokumen negara mereka kok yang bocor itu bukan urusan kita," tutupnya.


(mad/van)