Mayoritas Pengurus Wilayah Sepakati Kepemimpinan ICMI Model Presidium

Jakarta - Mayoritas pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) di tingkat organisasi wilayah (orwil) dan organisasi daerah (orda) masih menginginkan kepemimpinan ICMI dijabat secara presidium. Daripada ada jabatan ketua umum di tubuh organisasi muslim ini.

"Orwil-orwil sejak semalam sudah menerima tentang presidium. Jadi ada lima orang pimpinan, kalau mekanisme kepemimpinannya nanti mereka atur sendiri," ujar anggota Presidium ICMI, Azyumardi Azra, kepada wartawan di sela-sela Muktamar V ICMI di Botani Square, Bogor, Jawa Barat, Senin (6/12/2010).

Azra menuturkan, pola kepemimpinan presidium penting untuk pengembangan kader ICMI ke depan. Selain itu, pola kepemimpinan seperti ini meminimalisir kepentingan politik masuk ke dalam ICMI.

"Presidium ini paling baik agar ICMI tidak dibawa ke politik praktis. Hal ini bagus kalau dapat memunculkan beberapa figur kepemimpinan tak hanya orang tunggal karena banyak yang masih muda dan berpotensi," ujarnya.

Azra membenarkan ada dorongan sejumlah kalangan agar pola kepemimpinan di ICMI didorong dengan restrukturisasi seperti adanya ketua umum. Namun demikin usulan minoritas tersebut tak terealisasi.

"Sebenarnya usulan mengubah format presidium sudah ada sejak 2005, tapi forum tetap mengingnkan presidium," tegasnya.

Beberapa waktu silam, singkatan ICMI dipelesetkan menjadi Ikatan Calon Menteri Indonesia. Hal itu dikarenakan ICMI yang begitu dekat dengan pusat kekuasaan. Namun kini ICMI sudah berbeda.

"Dilihat dari sejarah ICMI, ada 2 waktu yang berbeda. Pertama, tahun 90 hingga akhir 90-an, di mana ICMI sangat dekat aromanya dengan kekuasaan. Lalu pada awal 2000 hingga sekarang, ICMI reorientasi, menjaga jarak dari kekuasaan," ujar Burhanuddin Muhtadi, pengamat dari Lembaga Survei Indonesia (LSI).

Menurutnya, ICMI harus lebih proaktif dalam persoalan keumatan. Hal itulah yang seharusnya semakin dikuatkan dan ditegaskan dalam muktamar yang masih berlangsung di Bogor, Jawa Barat. Kalau masih ada orang yang berkeinginan masuk ke dalam kekuasaan melalui ICMI, Burhanuddin berpendapat, hal itu kuno. Keinginan itu muncul karena ketidakpahaman terhadap ICMI yang cenderung berjalan di jalur sosial dan kultural.

"Kalau ada yang menggunakan ICMI sebagai tiket untuk memuluskan syahwat politiknya, itu salah arah. Ini eranya sudah lain. Dulu ada ledekan kalau ICMI itu Ikatan Calon Menteri Indonesia. Tapi sekarang ICMI jauh dari kekuasaan dan jaga jarak," tutur Burhanuddin.

(van/ndr)