"Tadi kalau saya dengar Kota Banda Aceh mendapat penghargaan-penghargaan. Daerah lain perlu belajar bagaimana ini? Rahasianya apa? Resepnya apa?" kata Boediono.
Hal itu disampaikan dia saat memberikan arahan mengenai reformasi birokrasi dalam peresmian Kantor Balai Kota Banda Aceh yang baru, di Banda Aceh, Senin (6/11/2010).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Karena itu pula, Menkeu mengganjar dana Rp 32 miliar untuk tambahan dana pembangunan di Kota Banda Aceh. Selama 2 tahun berturut-turut, kata Maruli, kotanya juga mendapat piala Adipura.
"Saya sangat bahagia. Kota Banda Aceh ini bisa kita jadikan model (reformasi birokrasi)," ujar Boediono.
Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) ini bahkan mempunyai permintaan khusus kepada Menpan EE Mangindaan agar mengirim tim ke Kota Banda Aceh. Tim tersebut bertugas mempelajari lebih dalam program reformasi birokrasi di kota tersebut.
"Pak Menpan perlu mengirim tim, apa yang bisa menjadi bahan atau pedoman bagi daerah-daerah lainnya," kata Boediono.
Dalam kesempatan tersebut, Boediono memaparkan, reformasi birokrasi memiliki empat sasaran. Pertama, pelayanan publik di instansi pemerintah.
Kedua, kata Boediono, reformasi birokrasi untuk menekan terjadinya penyalahgunaan kewenangan publik dan korupsi.
Ketiga, lanjut Boediono, reformasi birokrasi untuk memperlancar informasi atau umpan balik dari masyarakat. Keempat, reformasi birokrasi bertujuan untuk menghilangkan pemborosan atau untuk mencapai efisiensi.
"Jadi efisiensi ini mulai dari penggunaan bahkan listrik, sampai efisiensi perjalanan," kata Boediono.
Usai memberikan sambutan, Wapres berkesempatan menanam pohon di depan gedung Walikota yang baru itu. Gedung berarsitektur modern tersebut terletak di tengah Kota Banda Aceh dan dekat dengan Masjid Baiturrahman.
(irw/aan)










































