Ditjen Otda Harus Buka Data Survei Agar Tak Perpanjang Polemik

Jakarta - Pernyataan Ditjen Otda Kemendagri, Djohermansyah Djohan, yang mengatakan pihaknya mempunyai data survei 71 persen rakyat Yogya menginginkan Gubernur-Wagub DIY dipilih langsung disesalkan banyak kalangan. Agar tidak memperpanjang polemik, Ditjen Otda perlu membuka data survei.

"Nggak mungkin ngarang, pasti ada sumbernya. Jangan disampaikan setengah-setengah. Buka saja, karena survei ini kan persepsi publik," kata pengamat politik dari Charta Politika, Yunarto Widjaya, dalam perbincangan dengan detikcom, Senin (6/12/2010).

Dikatakan dia, ketika sudah berbicara angka dalam survei, maka harus detil yang disampaikan. Perlu disampaikan berapa respondennya, sehingga tidak ada kesan omong kosong dan memunculkan polemik baru.

"Siapa yang menyurvei, siapa yang disurvei, harus jelas. Karena ini kan ilmiah," lanjut Yunarto.

Ditambahkan dia, masalah tidak hanya perdebatan hasil survei soal pemilihan atau penetapan kepala pemerintahan DIY. Bukan sekadar justifikasi survei lantas masalah usai. Sebab ada masalah filosofi kultural dan legalitas yang memayungi soal keistimewaan DIY.

"Lebih baik melakukan komunikasi politik dibanding membenturkan pendapat melalui survei, seolah sedang melakukan pembenaran," lanjut alumnus Universitas Parahyangan dan UI ini.

Yunarto berharap, pemerintah segera menyerahkan draf RUUK DIY ke meja DPR. Sehingga DPR bisa segera melakukan diseminasi atau pengumpulan pendapat sebagai bagian komunikasi dengan masyarakat dan tokoh di tingkat lokal. Dengan demikian, perdebatan tidak terjadi di media sehingga semakin menjadi gap antara kelompok yang berbeda pendapat.

"Sekarang lebih berharap kepada DPR, agar mereka bisa diseminasi untuk menguji apakah RUU itu sesuai dengan aspirasi rakyat atau tidak," imbuh Yunarto.

Dia juga berharap ada pertemuan antara Presiden atau Mendagri dengan Sultan untuk membahas masalah ini. Setelah pertemuan, diharapkan Sultan dapat menenangkan masyarakat Yogya.

"Apapun dalam RUU yang nantinya jadi UU itu, saya yakin tidak akan ada peristiwa besar di Yogya. Adanya ketegangan ini kan disulut pernyataan yang seolah mendiskreditkan monarki kultural," ucap pria berkacamata ini.

Diimbuhkan dia, dialektika perbedaan biasa terjadi dalam hal pembuatan UU. Untuk menjembatani perbedaan yang berujung pada salah tafsir dan salah pengertian, maka komunikasi yang dikedepankan.

"Yang setengah-setengah akan memicu konflik. Yang ada sebaiknya perbedaan intelektual, bukan emosional," tutup Yunarto.

(vit/fay)