JK Minta Masalah Monarki dan Demokrasi Tidak Dipersoalkan Lagi

Jakarta - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK)meminta masalah monarki Yogyakarta dan demokrasi tidak dipertentangkan lagi. Menurutnya banyak negara-negara monarki yang demokratis.

"Banyak daerah monarki yang demokratis seperti Jepang dan Malaysia. Kalau dikatakan Anda tidak demokratis, mereka pasti marah. Sekarang tinggal cari rumusannya saja," kata Jusuf Kalla, yang saat ini menjabat sebagai ketua PMI, Senin (6/12/2010).

Hal ini diungkapkan JK di sela-sela acara donor darah di Gerai PMI yang terletak di lantai 8 pusat perbelanjaan Senayan City, Jl Asia Afrika, Jakarta Selatan.

Ketika ditanya tentang RUU Keistimewaan Yogyakarta yang mengatur pemilihan gubernur, JK menjawab bahwa itu harus dilihat diukur dari mana kekhususannya. "Diukurnya kan dari keraton. Bagaimana pemilihan tetap Sultan dihormati tapi prinsip-prinsip demokrasi tetap berjalan. Tigggal diatur strukturnya saja, biar DPR saja itu (yang membahas)," ujarnya.

JK menyatakan, yang terpenting adalah unsur demokrasi yang mencerminkan hak rakyat bisa dijalankan. "Kalau gubernur tidak dipilih tentu ada unsur lain yang dipilih," katanya.

(nal/nrl)